REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi wacana reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang paripurna kabinet Kamis (18/6) lalu. Baginya secara pribadi, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apa pun juga adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Presiden. Jadi kita harus hormati apa pun itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Tito juga mengaku, dirinya kurang nyaman membahas isu reshuffle di saat seperti ini. Sebagai Mendagri dirinya mengaku hanya fokus bekerja. Apalagi saat ini dirinya tengah mengawal perhelatan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid-19. Dirinya berharap agar Pilkada Serentak 2020 bisa berlangsung jujur, transparan, adil, dan tidak menjadi sarana penularan Covid-19.
"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja, masalah yang lain-lain, jabatan itu di tangan Allah SWT, dan keputusan hak prerogatif Bapak Presiden," ungkapnya.
Sebelumnya Komisi II DPR menyayangkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang tidak hadir dua kali dalam rapat tingkat I pengesahan Perppu 2 Tahun 2020. Dalam kesimpulan rapat, Komisi II juga berencana akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menkumham diberi teguran keras terkait sikapnya tersebut. Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengusulkan agar di dalam surat kepada presiden disampaikan agar tidak mereshuffle Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar pak Mendagri tidak direshuffle saya kira, soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan Budi seraya tertawa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
