REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengomentari ketidakpuasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja para menterinya. Ia mengaku heran lantaran Presiden Jokowi baru merasa jengkel terhadap rendahnya anggaran yang terserap di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini.
"Kenapa Presiden baru jengkel sekarang kalau anggaran penanganan Covid-19 di Kemenkes baru terserap 1,53 persen? Sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19," kata Netty kepada Republika.co.id, Senin (29/6).
Ia mengatakan persoalan di lapangan tidak hanya soal serapan anggaran, melainkan juga persoalan kepemimpinan. "Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis," ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan, banyak juga keluhan dari tenaga medis di lapangan yang mengeluhkan alat pelindung diri (APD) yang mereka kenakan belum layak dan belum tercukupi. Namun justru pemerintah memunculkan wacana untuk mengekspor APD.
"Ini kan aneh dan tidak nyambung," ujarnya.
Menurutnya, jika Presiden menganggap masih ada kementerian dan lembaganya yang dianggap kinerjanya masih kurang maka Presiden harus mencari akar masalahnya untuk diselesaikan hingga tuntas. Ia mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi untuk memberikan arahan, mengontrol, dan mengevaluasi secara ketat sejak awal.
"Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," tegasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo merasa kecewa dengan kinerja para menterinya di era pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle terhadap para menterinya tersebut.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu tapi baru diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, pada hari ini, Ahad (28/6) kemarin. Jokowi menumpahkan kegeramannya atas kelambanan kinerja para menteri dalam penanganan krisis pandemi Covid-19.
Bahkan, Jokowi mengatakan bisa saja dirinya melakuan reshuffle, termasuk membubarkan lembaga. Namun, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut lembaga seperti apa yang akan ia bubarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika