Kamis 25 Jun 2020 12:26 WIB

Skenario Covid-19 Berat, Orang Miskin Baru Bisa Melonjak

Covid-19 dapat memutarbalikkan tren penurunan angka kemiskinan dalam 9 tahun terakhir

Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik, Rabu (3/6). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.
Foto: Antara/M Ibnu Chazar
Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik, Rabu (3/6). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tren pembangunan di Indonesia yang menunjukkan perkembangan positif harus terguncang akibat dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Shinta Kamdani selaku Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dalam sesi Plenary Webinar yang diadakan oleh IBSCD didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), KADIN, dan bekerjasama dengan Grup APRIL, Kamis (25/6).

Mengutip proyeksi pemerintah yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Shinta menyebutkan Covid-19 dapat memutarbalikkan tren penurunan angka kemiskinan dalam 9 tahun terakhir. Jumlah orang miskin baru diprediksi naik melonjak antara 1,1-3,78 juta orang dalam skenario berat dan lebih berat.

“Sementara itu, jumlah pengangguran baru diprediksi dapat mencapai 2,9-5,2 juta dalam skenario berat dan lebih berat. Fakta di lapangan ditemukan PHK terus terjadi dan makin banyak pekerja dirumahkan tanpa upah, serta pekerja informal yang sulit bekerja karena dampak Covid-19,” kata Shinta berdasarkan rilisnya, Kamis.

Senada dengan Shinta, dalam webinar bertema “Mencapai Target SDG di Era New Normal” tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala BAPPENAS, Suharso Monoarfa, mengungkapkan, pandemi Covid-19 memang mempengaruhi pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk menghapus kemiskinan. Saat ini penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 10,86 persen, sementara penduduk miskin dan rentan 30,77 persen.

“Sasaran pembangunan nasional tahun 2021, pertama adalah penurunan tingkat kemiskinan. Dengan reformasi perlindungan sosial, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan menjadi 9,29,7 persen. Penurunan tingkat pengangguran menjadi target pembangunan kedua, 7.7-9.1 persen,” jelas Suharso.

Untuk mencapai target-target tersebut, fokus pemulihan ekonomi pemerintah adalah pemulihan industri, pariwisata dan investasi, termasuk penguatan sistem ketahanan pangan; Reformasi sistem Kesehatan nasional; Reformasi sistem perlindungan sosial; Reformasi sistem penanggulangan bencana; dan Reformasi pendidikan.

Suharso juga mengatakan kolaborasi adalah kunci pencapaian target tersebut. Pemerintah jelas tidak dapat bekerja sendirian namun memerlukan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Untuk itu, berbagai langkah bersama bisa dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi dalam agenda aksi kolektif sektor bisnis untuk mendukung pencapaian SDGs," kata dia.

Terkait dengan inisiatif dunia bisnis dalam mendukung pencapaian SDGs, Chairman IBSCD Sihol Aritonang mengungkapkan meskipun terdampak pandemi, mayoritas industri tidak mengubah pandangannya terhadap SDGs. Sebanyak 81.8 persen responden dari survei yang dilakukan IBCSD menyatakan bahwa perusahaan akan tetap melakukan berbagai usaha dan bekerja sesuai target SDGs yang sudah ditentukan sebagai fokus bahkan sebelum pandemi terjadi.

Sihol mencontohkan  komitmen dari Grup APRIL, produsen pulp dan kertas berorientasi ekspor, yang terus berupaya menyelaraskan kegiatan operasional dengan implementasi SDGs. Saat ini, perusahaan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau tersebut telah berhasil menetapkan framework dengan menciptakan indikator yang dapat mengukur dampak kegiatan terhadap SDGs di level target.

Proses ini merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan Grup APRIL setelah menetapkan tujuh prioritas SDGs bekerjasama dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC). “Tahun 2020 merupakan decade of action bagi multi stakeholder dalam mengimplementasikan SDGs. Dunia bisnis dituntut untuk dapat beradaptasi dengan situasi new normal dengan tetap berkontribusi pada pencapaian target-target SDGs pada 2030 nanti,” ujar Sihol.

Selain ketiga pembicara tersebut, webinar kali ini juga diisi oleh Ketua IPB SDG Network Bayu Krisnamurthi, Deputy CEO PT Vale Indonesia Febriany Edy, serta Manufacturing Director PT Solusi Bangun Indonesia Lilik Unggul Raharjo. UNDP Indonesia Resident Representative, Christophe Bahuet juga hadir sebagai penanggap, bersama dengan perwakilan generasi muda melalui Youth in Sustainability.

Plenary Webinar ini hanyalah pembuka rangkaian webinar yang akan dijalankan oleh IBCSD. Rencananya, akan ada tiga webinar lagi yang akan mencakup isu pembangunan dan SDGs sesuai pilar Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Deretan narasumber dari level Menteri, pelaku usaha, hingga akademisi siap mengisi rangkaian webinar yang akan berlangsung hingga Agustus 2020 tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement