REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 triliun selama empat tahun (2020-2024) untuk penanggulangan banjir dan longsor di kawasan metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Anggaran bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 triliun untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Sementara, besaran anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Pemprov Jabar saat ini masih dihitung. Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu lama.
"Anggaran dari Pemda Provinsi Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp 35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp 35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, Rabu (3/6).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso menerangkan, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati dalam menanggulangi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabekpunjur. Pertama, koordinasi dan singkronisasi kegiatan secara bersama yang sejalan dengan terbitnya Perpres yang baru tentang Jabodetabek. Dengan begitu ke depannya akan dibentuk badan pengelola Jabodetabek secara mandiri.
Kedua, mencegah dan mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan, dan keempat perlindungan dan pengendalian sempadan sungai, penanggulangan kawasan hulu, tengah dan hilir.
“Ini memerlukan komitmen dari setiap daerah terkait," tegasnya.
Menurut Taufiq, anggaran Rp 35 triliun rinciannya Rp 18 trilun dari APBN dan Rp 17,9 triliun gabungan dari APBD DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh kabupaten kota terkait. "Yang terbesar adalah dari DKI Jakarta yaitu Rp 13,4 triliun dari total komposisi APBD tadi," katanya.
Sementara Pemda Provinsi Jabar, Taufiq memperkirakan akan mengalokasikan sebesar Rp 498 miliar dengan total 53 kegiatan. Komitmen terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp 17,6 triliun.
"Jadi dari Rp 18 triliun APBN, R17,6 triliunnya berasal dari Kementerian PUPR," ujar Taufiq.
Program penanggulangan banjir longsor Jabodetabekpunjur 2020-2024 antara lain normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Kemudian penuntasan pembangunan Bendung Ciawi, pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey yang juga menjadi bagian penting untuk wilayah Karawang meskipun waduknya berada di wilayah Bogor. Serta kegiatan lain yang ada di tiga zona yaitu hulu, tengah dan hilir.
Sementara yang menjadi komitmen Pemprov Jabar dalam kegiatan tersebut adalah penataan dan revitalisasi Situ Gede dan Situ Rawakalong serta penyusunan beberapa perencanaan termasuk DED drainase untuk di wilayah metropolitan Bodebekarpur (Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta). Kemudian penanganan longsor di Kota Depok, penanaman pohon agroforestri di Kabupaten Bekasi dan pembuatan tebing di Kali Angke.
"Khusus untuk Kali Bekasi kami sudah berkoordinasi dan hasilnya pembebasan tanah dan kontstruksi biayanya dari APBN, karena kalau dibebankan ke daerah cukup besar juga," ujar Taufiq.
Sementara itu dalam telekonferensi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan MoU merupakan tindak lanjut SE Mendagri No 360/132/SE tanggal 7 Januari 2020 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
"Kerja sama yang disepakati ini menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi tahun 2020 - 2024 melalui empat pendekatan strategi dan tujuh quick win yang digambarkan sebanyak 613 kegiatan di kawasan hulu, tengah dan hilir," ucap Tito.
Ia mengatakan, awalnya pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 46 triliun. Namun karena ada pandemi Covid-19 terjadi realokasi anggaran. Total kegiatan pun berubah dari 613 menjadi 58 kegiatan.
Tito meminta setelah PKS ini, langkah-langkah nyata harus segera dilakukan. Kemendagri pun sudah memiliki tim terpadu yang telah berjalan untuk melakukan eksekusi, monitoring dan evaluasi.
"Mudah-mudahan niat baik kita dapat dimudahkan sehingga kita harapkan semua berjalan lancar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
