REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Idham Azis mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2020 di Puldasis Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (3/6). Musrenbang tersebut mengusung tema Polri siap menjaga stabilitas Kamtibmas untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sehingga ke depannya Polri dapat menjalankan Kamtibmas secara maksimal kepada masyarakat.
"Kegiatan ini diadakan melalui video conference dan diikuti sebanyak 1.666 peserta yang terdiri dari Mabes Polri dan Polda jajaran. Dalam musrenbang ini kami membahas rencana anggaran pemindahan beberapa Satker Polri ke Ibu Kota yang baru dan beberapa agenda yang akan diundur pelaksanaannya pada 2021," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (3/6).
Kapolri meminta, agar para Kasatker Mabes Polri dan Kapolda jajaran segera menyusun perencanaan dan kebutuhan pada masing-masing Satuan Kerja (Satker). Lalu, para Kasatwil harus memberikan saran yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran Satwil hingga kejajaran Polres dan Polsek.
"Lalu, harus ada pedoman ketentuan tentang anggaran berbasis kinerja. Sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan berupa kinerja yang dirasakan masyarakat," kata dia.
Dikatakan Idham, anggotanya harus mengantisipasi beberapa agenda nasional yang direncanakan pelaksanaannya di 2020. Namun, akan diundur ke 2021. Seperti PON di Papua dan rangkaian Pilkada serentak.
Sementara itu, dia mengaku senang atas kinerja, dedikasi dan loyalitas personel Polri. Pihaknya mendapat penilaian terbaik 2019. Penilaian tersebut yaitu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat peringkat satu dari seluruh Kementerian/Lembaga dalam kategori penyerapan pagu anggaran besar yang penyerapanya sebesar 98,28 persen.
Lalu, penilaian dari Kemenpan RB sebesar 75,95 persen kategori BB dalam bidang pelayanan prima untuk satker dan Polres yaitu Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Banyuwangi, Polres Malang, Polres Tuban dan Polres Cirebon.
"Mari kami pertahankan pencapaian prestasi. Semua yang kami lakukan harus dipertanggung jawabkan. Apalagi soal anggaran itu harus kami gunakan sesuai dengan peruntukannya. Apabila tidak bisa diserap hanya ada satu kata yaitu dikembalikan ke negara", kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
