REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara membeberkan adanya ketidaksinkronan data penerima bantuan sosial tunai yang sempat terjadi pada penyaluran tahap pertama. Ia menceritakan, pada awal proses pengumpulan data keluarga penerima manfaat (KPM) memang ada ketidakcocokan data yang diajukan oleh desa/kelurahan kepada pemda, dengan data yang diajukan pemda kepada pemerintah pusat.
"Di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah. Data yang dikirim dari kabupaten/kota ke Kemensos tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa/kelurahan ke dinsos," ujar Juliari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (19/5).
Menurut Juliari, hal ini lah yang menjadi alasan keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang targetnya adalah 9 juta masyarakat terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek. Sebagai buntut tidak sinkronnya data, ujar Juliari, banyak kabupaten/kota yang akhirnya menarik kembali data yang sempat dikirim kepada Kemensos.
"Karena desa/kelurahan banyak yang keberatan karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirim tidak sama dengan yang mereka ajukan. Itu yang membuat kami buka jadwal yang agak panjang untuk data," jelasnya.
Menyiasati tarik-ulur yang sempat terjadi ini, Kemensos akhirnya menutup pengajuan dan perbaikan data sejak Senin (18/5) kemarin. Hal ini dilakukan agar jadwal pencairan BLT tidak semakin molor. Sampai saat ini, baru 8,3 juta KK penerima bansos yang telah terverifikasi.
Juliari menambahkan, rumitnya pengumpulan data penerima bansos juga disebabkan adanya beberapa bantuan yang disalurkan oleh pusat dalam waktu yang bersamaan. Selain BLT sebagai respons atas Covid-19, masih ada bansos reguler seperti PKH, BPNT, dan kartu prakerja. Belum lagi, bantuan yang memang disalurkan secara khusus oleh pemda dengan APBD-nya.
"Jadi di level bawah tidak mudah melakukan pendataan. Karena harus akuntabel juga. Kalau hanya andalkan kecepatan saja dan tidak akuntabel itu mudah. Tapi kan harus cepat dan akuntabel. Kami sudah setop dan tidak bisa ditarik-tarik lagi," katanya.
Hingga Selasa (19/5), baru 3,73 juta KK atau 45 persen dari 8,3 juta KK yang sudah mendapat BLT tahap pertama sebesar Rp 600.000. Artinya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan penyaluran BLT bagi 4,6 juta KK hingga Sabtu (23/5) atau H-1 Lebaran. Hal ini sesuai perintah Presiden Jokowi untuk merampungkan seluruh penyaluran bansos tahap pertama sebelum Lebaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika