REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut fokus Covid-19 mulai bergeser ke Jawa Timur. Pasalnya, angka penularan Covid-19 di Jabodetabek diklaim menurun.
"Sekarang malah isu tentang Covid ini agak meningkat di Jawa Timur. Jadi, fokus kita Jatim. Jabodetabek relatif menurun. Jadi, fokus kita ke daerah ke Jatim," kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi saat rapat bersama Komisi VIII DPR, Selasa (12/5).
Dody mengatakan, pada dasarnya peningkatan Covid-19 di daerah memang diprediksi naik. Sebagian warga dari pusat ada yang sudah kembali ke daerah. Di samping itu, kemampuan tes di daerah juga akan ditingkatkan.
Dengan peningkatan kemampuan tes di daerah, menurut Dody, angka Covid-19 di daerah bakal naik. Pada saat yang bersamaan, Dody menyebut, BNPB bersama Kementerian PUPR sedang berupaya meningkatkan fasilitas untuk rumah sakit darurat di daerah.
"Di mana ada yang kita relokasi baru. Ada yang menyiapkan RS-RS darurat dari gedung-gedung ataupun tempat-tempat yang tidak dipakai," kata dia.
Di Jawa Timur, menurut Dody, Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat ini sedang meningkatkan RS Klawen untuk Covid-19. Dengan ditambahnya kemampuan uji tes, BNPB berharap masa puncak Covid-19 ini bisa terjadi pada awal Juni 2020.
"Kalau puncak di sana, kita juga harus siap dengan kapasitas RS. Insya Allah nanti kalau semuanya testing ini selesai dan puncaknya bisa tercapai, dan setelah itu mudah-mudahan bisa landai ke bawah," kata Dody menambahkan.
BNPB merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa. Pasalnya, angka penularan Covid-19 terbesar berada di Pulau Jawa.
Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menjelaskan, 70 persen Covid-19 berada di Pulau Jawa. Sementara itu, untuk kasus meninggal, 82 persen juga di Pulau Jawa. Untuk kesembuhan, sebanyak 56 persen berada di Jawa. "Kita memang perlu untuk melakukan penerapan pemberlakuan PSBB se-Jawa, kelihatannya di sini," kata Harmensyah.
Harmensyah juga menyoroti bahwa tidak semua daerah dengan kasus Covid-19 menerapkan PSBB. Karena itu, daerah dengan kasus konfirmasi positif tinggi disarankan untuk menerapkan PSBB yang didukung pemerintah daerah dan pusat.
"Direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah. Tentunya dapat didukung oleh TNI-Polri dan seluruh stakeholder yang ada di daerah maupun pusat," ujar Harmensyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
