REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini akan ada lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, pemerintah sedang berkejaran dengan waktu untuk mendata dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibar wabah ini. Pemerintah, ujarnya, juga terus menyalurkan bantuan sosial untuk meredam dampak yang lebih dalam di tengah masyarakat.
"Kami mengantisipasi jumlah keluarga miskin pasca Covid-19 kemungkinan bertambah. Ada beberapa lembaga survei yang menyatakan menjadi 10 (koma) sekian persen. Ada bahkan yang agak ekstrem menjadi 12 persen. Kami belum bisa memberikan angka pasti karena ini masih berjalan," jelas Mensos dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/5).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membenarkan adanya proyeksi kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Ia menyampaikan, ada perhitungan bahwa angka kemiskinan nasional akan naik menuju rentang 10-12 persen pada tahun ini, dari angka seblumnya 9,2 persen.
"Itu kan perkiraan. Sedangkan sekarang kita bicara yang nyata. Bagaimana caranya? Kita sedang dalam proses menghimpun data-data langsung dari bawah melalui RT/RW untuk kita himpun dan kita olah menjadi bagian dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," jelas Muadjir.
Pemerintah, ujar Muhadjir, memang lebih mengantisipasi adanya tambahan keluarga miskin baru pascawabah Covid-19. Ia menjelaskan, akan ada keluarga yang sebelumnya tidak tergolong miskin, namun saat ini masuk sebagai keluarga miskin lantaran kehilangan pekerjaan atau ekonomi rumah tangganya terdampak.
Makanya dalam bansos yang dilakukan baik jalur Kemensos atau Mendes, di samping data DTKS, juga ada data non-DTKS, data yang dihimpun dari bawah melalui RT/RW," ujar Muhadjir.
Demi mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi, pemerintah memperluas penyaluran bantuan sosial. Salah satu yang ditempuh adalah pemberian bansos tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Data penerima bansos tunai ini dihimpun dari pemerintah daerah yang diyakini memahami betul kondisi warganya.
Sampai saat ini, dari target penerima 9 juta keluarga, baru terdata 7,8 juta keluarga. Masih ada 1,2 juta slot yang belum diajukan oleh pemerintah daerah.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penyaluran bantuan langsung tunai baik melalui rekening perbankan maupun secara tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah mencapai Rp63,25miliar. Jumlah BLT tersebut telah disalurkan terhadap 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat.
"Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini," jelas Menkeu di jakarta, Jumat.
Sri Mulyani mengatakan, mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.
Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa. Tujuannya, agar penyalurannya dapat segera diselesaikan.
"Saya harap seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor desa agar ada percepatan penyaluran BLT desa," ujar Mendes dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Mendes menyampaikan BLT dana desa menyasar warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.
"Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," ujar Abdul Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika