REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan data yang sama dengan Kementerian Sosial untuk penerima bantuan sosial sembako dampak Covid-19. Pada tahap berikutnya, telah disepakati untuk memasukkan usulan RT-RW.
"Jadi, untuk penyaluran bansos sembako tahap 1 dan 2 masih menggunakan data sebelumnya, tapi untuk tahap selanjutnya akan menggunakan data baru ditambah dengan usulan dari RT dan RW, agar bansos sembako lebih terasa lagi," kata Mensos dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/5).
Ke depan, untuk tahap selanjutnya sepakat dengan gubernur untuk memasukkan usulan dari RT dan RW, termasuk dari komunitas-komunitas tertentu yang belum mendapat bansos sembako.
Sebelumnya, kata Mensos, pada rapat dengan para gubernur di wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rapat tersebut diakui bahwa data penerima untuk bansos sembako Presiden sama dengan bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Pak Gubernur Anies mengakui data penerima sama yang dipakai bansos sembako Presiden dengan bansos dari DKI Jakarta. Padahal, kesepakatan awal data penerima bansos sembako dan bansos dari Pemprov DKI itu penerimanya beda," katanya.
Mensos mengatakan, di tengah masyarakat ada semangat gotong royong dan berbagi karena yang terdampak Covid-19 jutaan orang, sementara bansos yang tersedia jumlahnya terbatas. Warga penerima bisa paham, kata Mensos, dengan situasi saat ini sama-sama kesulitan dengan segala terbatas, sehingga dipastikan ada yang dapat dan juga tidak mendapatkan bansos sembako.
"Saya sudah keliling ke sejumlah titik, dan bertanya kepada warga yang menerima bantuan agar mau berbagi dan gotong royong dan mereka bersedia serta berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Jadi, kepada lurah dan camat agar saling berbagi tanpa harus gontok-gontokan soal data," ungkap Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika