Senin 04 May 2020 17:27 WIB

Gotong Royong di Era Covid-19

Habib Hasan rajin membagikan beras dan uang kepada masyarakat lapisan bawah

Iman Sugema
Foto: Republika/Da'an Yahya
Iman Sugema

REPUBLIKA.CO.ID, --- OLEH IMAN SUGEMA

Mungkin Anda pernah lihat video seorang lelaki tua yang rajin membagikan beras dan uang kepada masyarakat lapisan bawah. Ya, itulah Habib Hasan dari Solo dan videonya pernah viral.

Anda boleh memuji atau sebaliknya nyinyir terhadap apa yang dilakukan habib tersebut. Tapi, satu hal yang pasti bahwa video itu setidaknya menunjukkan bahwa semangat gotong royong itu masih ada dan sedang bersemi kembali. Fantastis, semangat itu tumbuh justru karena dipicu oleh wabah virus korona baru atau Covid-19.

Di tengah kesulitan akibat wabah Covid-19, masyarakat secara bergelombang dan sendiri-sendiri bergerak saling membantu sesama. Semua tergerak bukan atas suruhan pemerintah atau partai. Mereka bergerak murni atas dasar nurani. Inilah modal sosial yang masih tertanam kuat dan menjadikan kita optimistis menghadapi krisis yang ditimbulkan virus kecil ini.

Menariknya, semangat saling bantu itu terjadi di tengah ketersediaan paket sembako dari negara. Tentu saja kita tahu bahwa jumlah sembako yang dibagikan oleh negara tidak akan mencukupi semua kebutuhan dari masyarakat terdampak.

Namanya juga bantuan darurat, pasti hanya dimaksudkan untuk meringankan beban dan bukan untuk mencukupi kebutuhan. Karena itu, mekanisme gotong royong sesama rakyat merupakan kekuatan utama bagi kita untuk melalui krisis Covid-19 ini.

Yang agak mengkhawatirkan adalah di sektor perusahaan, terutama yang berskala besar dan menengah. Di sektor ini malahan mekanisme gotong royong adalah sesuatu langka. 

Beberapa pihak malahan lebih rajin merengek kepada pemerintah agar paket stimulus harusnya diperbesar lagi. Di sinilah letak perbedaan yang sangat kontras dengan mekanisme sosial. 

Perusahaan memang bukan kepanjangan dari struktur sosial, tetapi sangatlah mengherankan kalau perilaku masyarakat tidak tecermin dalam tindakan para pengusaha.

Idealnya, kita harus memiliki mekanisme burden sharing antara pemerintah dan pelaku usaha. Kita tahu bahwa posisi fiskal pemerintah saat ini sangatlah terjepit. Di satu pihak belanja sosial semakin menggunung, di lain pihak sumber penerimaan pajak pasti menurun. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement