REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sedikitnya 83 titik pemeriksaan sebagai tindak lanjut larangan mudik dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan turunan aturan pelarangan mudik salah satunya adalah dengan menyiapkan titik pemeriksaan.
“Akhirnya kita siapkan titik-titik untuk memantau dan memonitor pergerakan pemudik tersebut di wilayah Jawa Tengah,” katanya, usai rapat dengan Menteri Perhubungan, Luhut Panjaitan beserta seluruh Gubernur Jawa, Bali dan Lampung, Kamis (23/4).
Menrut Ganjar, titik pemeriksaan di Jateng akan terbagi dalam dua tingkatan. Pertama, titik pemeriksaan untuk melakukan pengawasan para pemudik antarkabupaten, dan kedua, cek poin untuk pengawasan pemudik antarprovinsi.
Ada tujuh cek poin untuk pengawasan pemudik antarprovinsi. Titik pemeriksaan antarprovinsi berada di terminal Kota Tegal, gerbang Tol Pejagan, terminal barang di Losari Brebes, Terminal Wanareja dan gerbang Tol Pungkruk.
Selain itu juga ditambah cek poin di rest area Klonengan, Slawi, Kabupaten Tegal dan terminal Dukuh Salam, Slawi. “Kalau Surabaya Raya diberlakukan PSBB, kita tambah tiga cek poin lagi, di Sarangan, Cepu dan Toyogo, Sragen,” tutur Ganjar.
Semua cek poin tersebut, bakal diefektifkan mulai Jumat (24/4) besok sampai 2 Syawal tahun ini atau 24 Mei 2020 mendatang. Adanya jalinan antardaerah dengan keberadaan cek poin untuk memantau pergerakan pemudik membuat, gubernur juga telah minta izin kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan perbaikan.
“Kita minta dinamis buka tutup jalurnya, terus kemudian umpama ada hukuman ya disuruh balik, kalau tidak mau balik dikarantina,” tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga menyampaikan perbaikan yang dia lakukan juga mengenai persoalan merawat warga Jawa Tengah yang berada di luar daerah. Misalanya, bagaimana kelangsungan hidupnya, sampai dengan masalah konsumsi sehari-hari.
“Kalau memang nanti tidak bisa dijamin, maka kami agar diberi tahu. Sehingga akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum, agar mereka bisa dibantu lah dan itu disetujui,” tegas gubernur.
Menanggapi hal ini, Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan pun langsung mempersilakan jika seandainya Gubernur Jawa Tengah akan melakukan perbaikan, khususnya terkait dengan penyesuaian dengan daerah PSBB.
Luhut pun meminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar terus komunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah. “Kita ini kan mau selamatkan nyawa manusia,” tegas Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika