REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menghitung ulang angka cadangan beras nasional. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) terkait potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.
Presiden juga meminta perhitungan ulang jumlah cadangan beras nasional dilakukan dengan realistis, tanpa melebih-lebihkan angkanya. "Hitung betul, berapa produksi beras kita," ujar Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas terkait antisipasi kebutuhan bahan pokok, Selasa (21/4).
Ia juga meminta agar jajarannya menghitung perkiraan produksi beras saat masuk kemarau. Durasi kecukupan cadangan beras sehingga tidak ada estimasi berlebihan. "Hitung yang cermat, detail, berbasis data empiris yang valid dan andal," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, Indonesia perlu hati-hati dan memastikan kecukupan bahan pokok di dalam negeri untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. Menurutnya, negara-negara produsen beras, termasuk Indonesia, akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka ketimbang melakukan ekspor ke negara lain.
Melihat adanya potensi ini, Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian, Bulog, dan instansi lain terkait untuk benar-benar memperbarui angka cadangan beras nasional. "Rantai pasok bahan pangan akan terganggu dengan kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown juga mempengaruhi rantai pasok bahan pangan ini," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menyampaikan, stok pangan nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tiga hingga empat bulan ke depan. Pemerintah, ujarnya, juga telah mengantisipasi adanya kenaikan harga. Sedikitnya Rp 25 triliun anggaran dialokasikan untuk operasi pasar bila harga bahan pangan melonjak tajam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
