REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, terus mematangkan data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bantuan sosial (Bansos) di Jabar. Menurut Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad, jumlah penerima Bansos di Jabar kisarannya masih dihitung.
"Tapi ya ada di kisaran 7-8 juta kepala keluarga (KK). Untuk jaminan akan tidak ganda, itu yang sedang diusahakan," ujar Daud kepada wartawan, Senin (20/4).
Daud mengatakan, Pemprov Jabar sedang meminta data dari bupati dan walikota agar mendata masyarakat yang layak menerima Bansos dengan baik. Sehingga, mereka yang mendapatkan Bansos tidak mendapatkan ganda.
"Mereka harus benar-benar yang masuk kriteria miskin dan rawan miskin karena terdampak Covid-19," katanya.
Daud menegaskan, bantuan sosial tersebut dialokasikam untuk membantu semua yang membutuhkan termasuk pekerja informal. Itulah, gunanya Bansos dari berbagai sumber yang ada. Yakni, dari Kemensos, gubernur, presiden bupati/wakilota.
"Itu yang akan membantu mereka, sopir angkot dan travel kalau mereka sudah benar benar tidak punya uang untuk makan, mereka berhak mendapatkan bantuan sosial," katanya.
Daud mengatakan, Pemprov Jabar masih membahas terkait data penerima. Bahkan, pihaknya akan berkirim surat kepada bupati walikota untuk meminta data dan diiringi surat tanggung jawab mutlak. Prinsipnya Gubernur akan membantu, kalau ada selisih karena memang itu data sementara.
"Ke depan akan lebih banyak lagi bantuan yang akan diberikan. Kita akan mendata mana bantuan dari kementerian, dari gubernur, Kemendes ini yang kita pilah. Masyakrakat sepanjang memenuhi kriteria miskin dan rawan akan dibantu," ujar dia.
Terkait data Bansos yang sudah disalurkan menurut Daud, tahap pertama pihaknya masih konsentrasi di daerah Bodebek. "Mudah mudahan daerah lain menyusul. Sebanyak 3818 yang sudah tersalurkan. Nilainya 500 ribu terdiri 150 tunai sisanya bahan pokok," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
