REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya agar benar-benar menerapkan komunikasi terbuka mengenai penanganan pandemi Covid-19. Presiden meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan instansi lain yang terkait untuk transparan menyampaikan seluruh data dan informasi kepada masyarakat.

"Mengenai komunikasi yang terbuka. Sistem, data, dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi. Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (20/4).

Presiden tidak menjelaskan lebih terperinci apa yang ia maksud dengan data dan informasi penanganan Covid-19 tersebut. Namun, pemerintah memang sempat dikritik mengenai transparansi data mengenai jumlah dan sebaran pasien positif Covid-19.

Sejumlah pihak mempertanyakan keakuratan angka pasien positif Covid-19 yang disampaikan pemerintah. Jumlah pemakaman dengan protokol Covid-19 yang dilakukan di DKI Jakarta juga jauh lebih tinggi daripada jumlah pasien konfirmasi positif yang meninggal dunia.

Per Senin (6/4) lalu, misalnya, Pemprov DKI Jakarta mencatatkan ada 639 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur khusus. Padahal, saat itu angka kematian pasien positif Covid-19 di Jakarta baru tercatat 126 orang. Kondisi ini memunculkan dugaan ada banyak kasus positif Covid-19 yang sebenarnya jauh lebih tinggi, tetapi pasien meninggal sebelum hasil tes keluar.

Terkait transparansi data ini, pemerintah juga baru mulai merilis jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sejak Rabu (15/4) lalu. Sebelumnya, kondisi dan jumlah ODP dan PDP tidak dibagikan pemerintah kepada publik. Per Ahad (19/4) kemarin, jumlah ODP di Indonesia sebanyak 178.883 orang, sementara PDP sebanyak 15.646 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika