REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Habibie Center menilai perlu kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam upaya menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dan daerah-daerah dengan kasus tinggi lainnya. The Habibie Center menilai, opsi lock down atau karantina wilayah bisa dipertimbangkan.
Hingga saat ini kasus positif Covid-19 terbanyak adalah di DKI Jakarta dengan 627 kasus atau 54,3 persen dari total nasional 1.155 orang, dengan korban yang meninggal sebanyak 62 orang sehingga angka kematian di DKI adalah 9,9 persen. Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie menilai perlu usaha cepat dalam penanganan bagi mereka yang positif terinfeksi Covid-19, guna meminimalkan korban yang meninggal.
"Mengingat perkembangan jumlah kasus positif di DKI Jakarta selalu yang paling tinggi, maka untuk memutus rantai persebaran virus perlu dipertimbangkan secara serius pemberlakuan lock down," ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya, Ahad (29/3).
Untuk mendukung hal tersebut, ia menilai, perlunya kerja sama peran antara masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi wabah virus Covid-19 di Tanah Air. Hal ini setelah perkembangan data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia hingga Sabtu, (28/3) mencapai 1.155 orang dan korban meninggal 102 orang.
Ilham menilai pentingnya masyarakat mematuhi imbauan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing. "Sebagai warga negara yang baik kita harus bersama-sama berupaya memutus rantai penularan antar individu dengan menjaga jarak fisik (physical distancing), mengurangi kegiatan di luar rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar," ujar Ilham.
Sedangkan Pemerintah, dalam kebijakan melokalisasi dan menahan penyebaran (containment) wabah Covid-19 harus segera diikuti dengan kebijakan alokasi anggaraan untuk perlindungan kehidupan (survival) masyarakat rentan yang terdampak wabah corona. Sebab, sesuai perkiraan Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tahun ini akan turun menjadi 4,2 hingga 4,6 persen seiring dengan perlambatan ekonomi global pada angka 2,5 persen.
Kemudian, dampak infeksi COVID-19 yang langsung menyerang warga ini juga dapat memperburuk kondisi lapangan kerja di Indonesia, terutama karena 57,27 persen (74,08 juta berasal dari sektor informal, yang rentan dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang sudah berada pada tingkat 5,01 persen (6,83 juta) sejak Februari 2019 yang lalu.
"Harus segera diikuti dengan kebijakan alokasi anggaraan untuk perlindungan kehidupan (survival) masyarakat rentan tersebut, termasuk kebijakan untuk mempertahankan pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terkendali," ujarnya.
Ilham menambahkan, selain stimulus ekonomi sektor informal yang rentan, keperluan stimulus sektor industri farmasi dan alat-alat kesehatan juga merupakan prioritas pada situasi ini. Selain itu, stimulus ekonomi terhadap sektor UMKM, manufaktur, pariwisata,pertanian/perkebunan/perikanan, jasa dan sektor lainnya perlu dipetakan berdasarkan karakteristik kewilayahan tiap-tiap daerah yang berbeda.
Secara nasional, selain kecukupan alat deteksi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis perlu terus ditingkatkan untuk mencegah jatuhnya korban dari tenaga medis. Ilham mengatakan, agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk bagi warga di wilayah dengan kasus rendah sekalipun, maka perlu segera didorong munculnya inovasi-inovasi teknologi alat-alat medis baru produksi anak bangsa yang lebih ekonomis sekaligus untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor.
Untuk mendukung ketiga upaya bersama tersebut, koordinasi lintas Kementerian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga riset, bersama pemangku kepentingan lainnya termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, NGO, dan media menjadi sangat penting.
"Koordinasi, kolaborasi dan saling dukung antar anak bangsa sangat dibutuhkan saat ini agar Indonesia dapat melewati krisis kesehatan masyarakat (public health crisis), krisis ekonomi (economic crisis), dan tercegah dari krisis kemanusiaan (humanitarian crisis)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika