Ahad 29 Mar 2020 21:45 WIB

Jateng Siapkan Rp 1,4 Triliun untuk Hadapi Covid-19

Anggaran tersebut harus sudah diketok dalam pekan ini

Rep: Bowo S Pribadi/ Red: A.Syalaby
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers terkait virus Corona (COVID-19) kepada wartawan di rumah dinas Gubernur Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Ahad (15/3/2020).
Foto: Antara/Aji Styawan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers terkait virus Corona (COVID-19) kepada wartawan di rumah dinas Gubernur Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Ahad (15/3/2020).

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan  anggaran hingga Rp 1,4 triliun untuk menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 tersebut sudah bisa diketok oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pekan ini. "Setelah kita kalkulasi, anggaran Pandemic Respon kita butuh Rp 1,4 triliun dan itu harus ada, tidak boleh kurang dari itu," ungkap dia di Semarang, Ahad (29/3).

Secara rinci, gubernur mengatakan, dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman yang dimaksud sifatnya ada yang langsung di konsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Ada juga yang sifatnya pemberdayaan.

Ganjar mencontohkan, Pemprov Jawa Tengah akan menjamin biaya kesehatan 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin.Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kelompok risiko rentan. 

“Jawa Tengah sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada itu terus dibicarakan dan diformulasikan secara detail hibgga saat ini sudah jadi rancangannya,”jelas dia.

Gubernur juga menyampaikan, anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jawa Tengah itu juga masih bisa bertambah dengan dujungan anggaran dari APBD kabupaten/ kota. Menurut dia, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/ kota untuk Pandemic Respon ini juga sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Cukup besar anggaran yang dimiliki kabupaten/ kota) dan kita akan memberikan petunjuk, berapa DAK yang boleh digeser ke sana dan segera lakukan," tegasnya. 

Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah. 

Adapun kelompok yang perlu diperhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement