REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyatakan keprihatinan atas wabah virus Corona yang tengah melanda negara ini dan dunia. Karena itu, Majelis Nasional KAHMI merekomendasikan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 ini, satu di antaranya percepatan penanganan wabah covid-19 secara menyeluruh.
Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Koordinator Presidium KAHMI, Herman Khaeron, dan Sekretaris Jenderal KAHMI, Manimbang Kahariady, organisasi ini menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dari tingkat pusat hingga ke daerah. KAHMI juga meminta agar upaya percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari aspek promosi kesehatan, perlindungan khusus, dan deteksi dini serta pemberian pengobatan.
Dikatakan KAHMI, penguatan promosi kesehatan itu perlu melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Sehingga, masyarakat memahami dan bertindak benar dalam melakukan tindakan pencegahan, melakukan isolasi mandiri, melakukan social distancing, mencari tempat uji kesehatan, dan mencari pengobatan yang tepat.
"Upaya ini harus didukung dengan keterlibatan tokoh agama, masyarakat, tokoh publik dan influencer dalam upaya mendorong kesadaran dan tindakan pencegahan penularan Covid-19," demikian pernyataan KAHMI, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Sabtu (21/3).
Selanjutnya, KAHMI meminta agar diterapkan pembatasan pengunjung dari warga negara asing (WNA) dari berbagai negara yang sudah mengalami pandemi Covid-19 di seluruh bandara, pelabuhan dan berbagai perbatasan lain. Menurut KAHMI, pembatasan itu harus diiringi dengan pelaksanaan skrining kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air. Di samping itu, harus ada pemberian fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, penyediaan karantina kesehatan, dan pendampingan isolasi mandiri.
Tidak hanya itu, KAHMI juga meminta agar deteksi dini diperkuat dengan cara memperbanyak tempat-tempat uji laboratorium Covid-19 milik pemerintah yang tidak berbayar dan milik pihak lain yang berbayar mandiri. Beberapa perguruan tinggi, lembaga penelitian dan laborotorium swasta sudah memiliki ini.
KAHMI meminta pemerintah memastikan kesiapan 132 rumah sakit yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan pelayanan dan perawatan yang paripurna bagi pasien pengidap virus Corona. Hal ini menurutnya perlu didukung dengan penyediaan sumber daya yang memadai termasuk SDM, pembiayaan, peralatan, dan bahan habis pakai yang diperlukan.
"Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perlindungan yang memadai bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit merawat pasien Covid-19 dengan penyediaan alat perlindungan diri (APD) yang memadai untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan," lanjut KAHMI.
Sementara itu, KAHMI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus bagi DKI Jakarta yang saat ini telah menjadi provinsi yang ditemukan kasus Covid-19. Hal demikian agar ibukota tidak menjadi pusat penularan Covid-19 ke daerah lain di tanah air. Apalagi, saat ini kasus virus Corona terus meningkat.
KAHMI juga mendorong pemerintah dan pihak perusahaan penyedia jaringan internet untuk memberikan fasilitasi bagi warga yang berupaya mengurangi risiko penularan dengan bekerja di rumah dan melakukan kegiatan social distancing. Pemerintah juga diimbau untuk menyediakan program jaringan sosial yang mencukupi selama wabah Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika