REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan sebanyak 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai dibangun akhir 2020. PLBN dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ketika rampung diserahkan dan dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Tahun ini Kemen-PUPR membangun PLBN lagi, Insyaallah akan diserahkan ke BNPP akhir tahun. Ini kita umumkan sekarang karena kita butuh pegawai 100 orang yang akan ditempatkan di PLBN nanti," ujar Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam siaran persnya, Senin (9/3).

Sepuluh PLBN itu di antaranya PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Papua, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dan Sei Kelik di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, serta Sei Pancang Sebatik. Kemudian, PLBN Long Midang dan Labang di Kabupaten Nunukan, Long Nawang di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, Serasan di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur (NTT).

Suhajar mengatakan, pegawai yang ditugaskan di PLBN akan bekerja bersama kementerian dan lembaga terkait. Seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta Badan Karantina Pertanian yang mengelola lalu lintas barang dan orang di perbatasan.

Pegawai yang akan ditempatkan bertugas di PLBN itu akan direkrut dari berbagai Kementerian termasuk alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Kita mungkin akan merekrut kawan-kawan dari Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya, kami juga membuka kesempatan kepada generasi muda yang punya cita-cita untuk membangun negeri di manapun berada untuk bertugas, banyak alumni IPDN yang kita tempatkan di sana," jelas Suhajar.

Pembangunan 11 PLBN telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pemerintah menargetkan pembangunan 10 PLBN tersebut akan selesai pada akhir Desember mendatang, kecuali PLBN Oepoli yang masih menunggu kesepakatan batas negara antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dengan Menlu Timor Leste.

Ikuti Whatsapp Channel Republika