REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih sangat diperlukan. Namun, ia mengingatkan agar orang-orang yang ada didalamnya harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
"Lembaga itu bagus. Kalau orangnya bagus, maka lembaga itu akan bermanfaat. Tapi kalau orang-orangnya sering bicara kontroversial, malah lembaganya dianggap tidak bermanfaat," kata Saleh menanggapi rekomendasi dari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang menilai sebaiknya BPIP dibubarkan, Senin (2/3).
Saleh menilai, perlu dibedakan antara pernyataan seseorang dengan pernyataan lembaga. Menurutnya lembaga tidak boleh dijadikan sebagai sumber kontroversi. Jangan sampai kesalahan seseorang malah justru dilimpahkan ke lembaga.
"Karena itu, polemik yang terjadi belakangan, itu adalah murni polemik akibat pembicaraan para pengurusnya yang tidak profesional. Itu yang perlu dievaluasi," katanya.
Ia berpandangan rekomendasi kongres umat Islam sebaiknya diarahkan pada orang-orang yang bekerja di BPIP. Selain itu wakil ketua Fraksi PAN tersebut menyarankan agar kongres umat Islam mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian kepala BPIP.
"Saya kira, presiden pasti akan mendengar aspirasi kongres umat Islam tersebut. Yang penting, disampaikan secara jelas dan terang. Termasuk keberatan-keberatan mereka terkait dengan polemik yang ada seputar BPIP belakangan ini," ujar wakil sekjen PAN demisioner itu.
Sementara itu Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mempertanyakan alasan rekomendasi pembubaran BPIP tersebut. Menurutnya, jika rekomendasi tersebut muncul lantaran pernyataan ketua BPIP Yudian Wahyudi yang kerap kontroversial, maka sebaiknya kepala BPIP saja yang diganti dengan orang yang performa kinerjanya lebih baik.
"Kenapa mau ambil tikus harus bakar lumbung," ujarnya.
Ia memandang BPIP masih diperlukan untuk membumikan Pancasila dan melakukan kerja-kerja praktis untuk membentengi dari ideologi-ideologi yg dijadikan alternatif mengganti Pancasila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika