REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 bebas dari praktik-praktik politik uang (money politic). Ia pun meminta agar para peserta Pilkada maupun partai politik menjaga Pilkada dari praktik-praktik yang mencederai tujuan demokrasi.
"Jangan sampai Pemilu ini dicederai dengan seperti yang tadi dijelaskan, adanya money politic atau bahasa anak anak bilang itu jangan ada NPWP, nomor piro wani piro)," ujar Ma'ruf saat menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (25/2).
Ia juga mengimbau agar tidak ada ujaran kebencian maupun praktik hoaks saat Pilkada serentak 2020. Apalagi, lanjut Ma'ruf, upaya menggunakan politik suku ras antar-agama (SARA) untuk memenangkan suara masyarakat dalam Pilkada.
"Jangan sampai SARA dijadikan alat, atau peribahasanya, hidung tidak mancung, menonjol-nonjol kan pipi, karena dia tidak mampu bersaing secara sehat, dia mencari hal yang lain, bersainglah secara sehat dengan apa yang kita miliki," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menerangkan, daripada menggunakan kampanye negatif maupun hitam, akan lebih baik menunjukkan kelebihan peserta Pilkada. Ia mencontohkan Nabi Yusuf yang mengedepankan kemampuannya saat hendak memimpin rakyatnya pada masanya.
"Kalau kita ingin dipilih boleh saja, kita menyampaikan kelebihan kita, keunggulan kita, kehebatannya untuk dipilih konsituennya," ujarnya.
Karena itu, ia pun berharap seluruh peserta Pilkada 2020 dan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak. Apalagi, pengalaman Pilkada dan Pemilihan Legislatif dan Pilpres sebelumnya menjadi modal agar penyelenggaraan Pilkada bisa lebih sukses.
"Sukses pesta demokrasi tersebut menciptakan optimisme penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2020 nanti di 270 daerah, yakni 9 Provinsi, 27 kota, dan 224 kabupaten," ujar Ma'ruf.
Ia menerangkan, Pemilu tentunya akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Namun, yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depannya.
"Menciptakan Pemilu yang kondusif, akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.