REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil riset Politika Research and Consumng (PRC) mendapati sebesar 61,4 masyarakat mengaku puas dengan 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo. Hasil survei mendapati bahwa kepuasan tersebut berasal dari beberapa kebijakan yang dilontarkan pemerintah.
"Ada 33 persen merasa tidak puas.," kata Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo di Jakarta, Ahad (23/2).
Mengacu pada survei tersebut, sebesar 76,6 persen masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur. Sedangkan 86,1 persen publik juga puas dengan pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilakukan pemerintah.
Sisanya, penanggulangan bencana (64,1 persen), tiga kartu unggulan program presiden Jokowi yakni Kartu Prakerja (76,5 persen), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (86,6 persen) dan Kartu Sembako murah (86,8 persen).
"Pada kebijakan pemindahan ibu kota diafirmasi masyarakat sebesar 56,9 persen dan keyakinan terhadap pemberantasan korupsi 53,4 persen," kata Rio lagi.
Sementara itu, ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak disukai oleh masyarakat. Misalnya 72,6 persen masyarakat tidak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik. Sebesar 60,5 persen publik juga tidak suka dengan pengalihan subsidi LPG.
Survei juga menemukan bahwa masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 33 persen berada di wilayah yang bukan basis pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Jokowi diketahui mengalami kekalahan pada Pilpres 2019 di Sumbar, Riau dan Jawa Barat.
"Data itu menunjukkan bahwa residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma‘ruf ke depan," katanya.
Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tinggi negara bervariasi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan TNl menjadi lembaga negara dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 77,5 persen.
Lembaga lain seperti Polri berada pada tingkat 67,8 persen, KPK (57,4 persen), Kejakgung (51,1 persen), BPK (48,9 oersen), DPD (51,4 persen), DPR (50,6 persen), MA (53,2 persen), MK (50,9 persen) dan MPR (51,7 persen).
Survei dilakukan terhadap 2197 responden yang tersebar secara proporsional pada 22 desa/kelurahan. Survey dilakukan pada awal Februari 2020 menggunakan metode multistage random sampling.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Margin of eror survei sebedar 2,13 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika