Rabu 12 Feb 2020 18:02 WIB

Presiden: Percepat Transformasi Bakamla Jadi Coast Guard

Presiden Jokowi ingin Kepala Bakamla yang baru percepat proses menjadi coast guard.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Yudha Manggala P Putra
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia seusai dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Foto: SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia seusai dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pesan khusus kepada Laksamana Madya Aan Kurnia yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jokowi ingin Bakamla bisa segera bertransformasi menjadi Indonesian Coast Guard, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang hukum di perairan nasional.

"Bakamla seperti Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar ada harmonisasi. Kita ingin (Aan Kurnia) bisa mengawal dan mempercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, berwenang di perairan kita," jelas Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2).

Ide untuk menunjuk satu lembaga yang memiliki kewenangan tunggal di perairan Indonesia sudah lama muncul. Saat ini, pemerintah juga tengah menggodok omnibus law mengenai sistem keamanan laut. Omnibus law ini akan mengkoordinasikan tujuh institusi yang punya wewenang hukum di laut.

Selain Bakamla, enam instansi yang akan dikoordinasikan di bawah omnibus law tentang sistem keamanan laut adalah Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, dan Ditjen Imigrasi Kemenhukam.

Sementara itu Kepala Bakamla Aan Kurnia menambahkan, pembahasan omnibus law tentang sistem keamanan laut memang menjadi salah satu prioritas kerjanya setelah menjabat. Saat ini, ujarnya, ada 17 Undang-Undang (UU) yang tumpang tindih tentang kewenangan di laut Indonesia.

"Tadi Pak Jokowi sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama," katanya.

Tak hanya itu, Aan juga ingin membuat standardisasi keilmuan tentang keamanan laut bagi seluruh pegawai Bakamla. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) di Bakamla masih dipasok dari instansi lain, seperti TNI AL, TNI AD, TNI AU, Polri, Kejaksaan, dan ASN instansi lain.

"Saya mau membuat standardisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla mereka (paham) pengetahuan tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement