REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menko Polhukam Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan oleh tim salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak penting. Bahkan ia menganggap dokumen tersebut hanya merupakan sampah.

Dokumen yang diserahkan oleh tim Veronica tersebut berisi data tahanan politik dan korban tewas di Papua.

"Belum dibuka kali suratnya. Suratnya kan orang banyak. Rakyat biasa juga ngirim surat ke Presiden. Kalau memang ada sampah sajalah itu," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Kendati demikian, Mahfud mengaku tak mengetahui apakah surat tersebut sudah dibuka oleh Presiden atau belum. Sebab, tak sedikit masyarakat Indonesia yang juga mengirimkan surat kepada Presiden.

"Kalau soal Koman itu saya tau surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum, kemudian kasih map, amplop surat itu. Jadi tidak ada urusan Koman itu karena surat yang dibawa banyak," jelas dia.

Sebelumnya, Veronica menyebut dokumen data tahanan politik dan korban tewas di Papua telah diserahkan ke Jokowi saat berkunjung ke Canberra, Australia. Ia juga mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.

"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” ujarnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika