REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menolak banyak berkomentar soal rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS ke Indonesia. Ia menyerahkan hal itu pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Itu nantilah biar dijelaskan Menkopolhukam ya karena beliau yang mengoordinasi ya," kata Fachrul saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Sejumlah Kementerian diketahui melakukan rapat terbatas soal rencana tersebut. Pihak - pihak yang terlibat di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kemenko Polhukam dan instansi terkait. Namun, Fachrul enggan memberikan 'bocoran' soal pertemuan itu.
"Oh belum tau saya, saya tunggu informasi dari Menkopolhukam saja," ujar dia.
Fachrul juga enggan berbicara soal pandangannya sendiri selaku Menteri Agama soal rencana pemulangan tersebut. Ia menyatakan baru akan memberikan pandangan jika memang diminta oleh Menko Polhukam.
"Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Tidak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menkopolhukam," ujar Fachrul Razi menegaskan.
Terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan belum ada rencana pemerintah memulangkan sekitar 600 orang asal Indonesia yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).
"Kita luruskan kembali bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada. Yang ada adalah informasi yang didapatkan BNPT dari beberapa komunitas internasional baik saluran intelijen maupun badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighter) dan keluarganya di Suriah yang ada di beberapa camp. Di mana di antaranya lebih dari 600 orang yang pengakuannya adalah WNI. Itupun juga belum diverifikasi," Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, dalam keterangan persnya.
Pernyataan itu sekaligus untuk meluruskan berita di berbagai media massa yang simpang siur terkait rencana pemerintah yang akan memulangkan WNI eks ISIS dari Suriah. Akibat banyaknya berita yang penjelasannya kurang utuh tersebut membuat masyarakat menjadi resah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
