REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengakui terdapat keterlambatan informasi buat warga Natuna ihwal penanganan warga negara Indonesia (WNI) dari China. Keterlambatan terjadi karena perkembangan situasi yang terlampau cepat.

"Bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat," ujar Mahfud usai rapat membahas perkembangan situasi Natuna di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Mahfud menjelaskan, situasi berkembang begitu cepat ketika pemerintah China memberikan lampu hijau kepada Indonesia yang hendak memulangkan WNI yang ada di wilayah karantina mereka. Pemerintah Indonesia, kata dia, bekerja cepat dan memutuskan untuk menjadikan Natuna sebagai tempat karantina WNI tersebut.

"Mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," katanya.

Menurut dia, perkembangan situasi yang cepat serta keterlambatan penyampaian informasi yang terjadi itu menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat lokal Natuna. Ia pun minta hal tersebut dimaklumi oleh masyarakat.

"Karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," jelas dia.

Sebelumnya, warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2).

Dalam aksinya tersebut mereka menolak kedatangan WNI dari Wuhan, China yang akan di observasi selama kurang lebih dua minggu di Natuna untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus korona.

Rencana pemerintah menjadikan wilayah Pulau Natuna sebagai tempat transit dan karantina WNI dari Wuhan, mendapat penolakan dari warga Natuna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika