REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan lokasi Kongres ke-V Partai Amanat Nasional (PAN) pada 10 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara, menulai polemik. Sejumlah kader meminta lokasi kongres dievaluasi lagi.
Wakil Bendahara Umum DPP PAN Basiruddin Amiruddin mempertanyakan penentuan lokasi Kongres PAN yang menurutnya ditentukan sepihak oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurutnya, harus ada verifikasi administrasi dan faktual kesiapan dan kesediaan lokasi yang sudah disebutkan sebelumnya ada beberapa provinsi calon tuan rumah.
"Selanjutnya, dibawa pada forum resmi yaitu rapat pengurus Harian untuk menentukan tempat dan lokasi Kongres sehingga lebih fair," ujar Basiruddin saat dihubungi, Kamis (23/1).
Basiruddin mencontohkan, Rapat Harian DPP PAN beberapa waktu yang lalu mengagendakan persiapan pelaksanaan Kongres. Namun materi Kongres tidak dibahas. Menurutnya, Zulkifli Hasan justru langsung menunjuk Sekjen PAN sebagai Ketua SC dan menunjuk Ketua OC dalam kondisi rapat yang tidak kondusif.
"Padahal yang kita mau rapatkan di Pengurus Harian adalah quorum kepesertaan rapat karena banyak pengurus harian yang tiba tiba namanya hilang," katanya.
Basiruddin mengatakan, Kongres PAN merupakan event lima tahunan partai dan tempat melahirkan pemimpin partai sehingga seharusnya ikuti saja mekanisme rapat harian tentang lokasi, SC, OC secara terbuka.
Politikus PAN Muslim Ayub juga menentang lokasi Kongres tersebut. Ia menilai Kendari tidak representatif. Muslim mencontohkan beberapa aspek, misalnya dari ketersediaan hotel di Kendari yang tidak memadai untuk menampung para kader PAN untuk hadir dalam pesta lima tahunan partai tersebut.
"Berapa sih jumlah hotel disana, Bintang 5 saja hanya satu, selebihnya Bintang 3 dan Bintang 2, itu tidak bisa menampung ribuan kader PAN yang hadir dalam Kongres," kata Muslim saat dihubungi, Kamis (23/1).
Mantan anggota Komisi III DPR RI itu pun mengungkapkan sulitnya akses menuju Kendari, terutama bila melalui jalur penerbangan. Dia mencontohkan, dirinya yang berasal dari Aceh, harus tiga kali transit untuk bisa sampai Kendari, sehingga sangat menyulitkan kader untuk bisa hadir.
Muslim meminta Zulkifli Hasan dan Panitia Kongres tidak mempersulit kader untuk hadir dalam kongres partai tersebut. Ia menilai, kader PAN dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua akan kesulitan menghadiri kalau Kongres dilaksanakan di Kendari.
"Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan kepada saya bahwa Kendari belum layak dijadikan tempat penyelenggaraan event politik sekelas Kongres PAN," katanya.
Hal yang paling mendasar yang dipertanyakan Muslim adalah mekanisme penentuan lokasi dan tanggal Kongres yang dilakukan sepihak karena dalam sejarah PAN, penentuan tempat dan tanggal diambil berdasarkan rapat terlebih dahulu bukan keputusan sepihak Ketua Umum.
Menurut dia, seharusnya para calon Ketua Umum yang akan ikut kontestasi Kongres PAN diundang untuk duduk bersama menentukan lokasi dan tanggal Kongres sehingga tidak diputuskan sepihak.
Muslim mengatakan tempat Kongres bisa dilakukan di lokasi yang netral bukan tempat asal para kandidat Ketum PAN, misalnya Medan ada kandidat Mulfachri Harahap, Lampung karena ada Zulkifli Hasan, Batam karena ada Asman Abnur.
"Lalu Yogyakarta karena ada Amien Rais, ada banyak lokasi lain yang bisa dijadikan lokasi Kongres misalnya Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Jakarta sehingga jangan di Kendari," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menyebut masih adanya perbedaan pendapat ihwal penyelenggaraan Kongres ke V PAN. "Saya lihat masih ada perbedaan soal pelaksanaan kongres. Waktu dan tempat. Ini harus jelas dulu," kata Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor saat dihubungi Republika.
Penentuan tempat dan waktu Kongres masih menuai perdebatan bagi sejumlah pihak. Terutama bagi pihak-pihak yang berada di kubu caketum selain calon pejawat, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Bima Arya sendiri menjadi salah satu tokoh PAN yang dalam beberapa bulan terakhir dipertimbangkan untuk maju di kontestasi Caketum. Namun, sebelum berbicara soal kontestasi, Bima menilai, penyatuan persepsi di antara seluruh kader PAN harus disepakati terlebih dahulu. "Harus disepakati mutlak oleh semua. Jangan sampai pelaksanaan kongres tidak ada legitimasi," ujar Bima Arya menegaskan.
Calon Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap juga menyebut keputusan terkait pelaksanaan Kongres PAN yang disampaikan saat ini belum resmi. Keputusan yang dimaksud yakni terkait tempat dan waktu kongres.
"Sampai saat ini saya belum tahu jadwal defenitif dari pelaksanaan kongres, kalau pun ada yang mengatakan tanggal sekian, saya kira itu belum menjadi sebuah keputusan resmi," kata Mulfachri saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta.
Mulfachri mengatakan, keputusan resmi dari jadwal kongres haruslah ditetapkan oleh mereka yang berhak. Dalam hal ini, yang berhak adalah steering committee (SC). Mulfachri menyebut, kepanitiaan SC belum terhentuk sampai hari ini.
"Ya doakan saja ya mudah mudahan Susunan SC dapat dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian SC bisa melakukan rapat rapat atu sekaligus menentukan kapan tanggal pelaksanaan kongres yang pasti," kata Wakil Ketua Umum PAN itu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
