REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta untuk menarik kembali ucapannya seputar Tanjung Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal. Ucapan Yasonna telah menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Tanjung Priok.
"Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (22/1).
Menurut dia, Yasonna sebagai pejabat tinggi negara yang seharusnya turut bertanggung jawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya. Justru sebaliknya Yasonna memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontraproduktif.
Politisi Demokrat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Utara ini juga mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly yang seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dari setiap ucapan yang terlontar dari mulutnya.
Ia pun menyinggung latar belakang Yasonna sebagai profesor kriminologi bukan menjadi dalil pembenar melontarkan sebuah pernyataan yang memiliki risiko menciptakan gesekan di masyarakat. Terlebih Yasonna adalah pembantu kepala negara yang notabene melayani untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Baju menteri yang melekat di badan Pak Yasonna tidak bisa dilepas dengan mengatakan beliau seorang profesor kriminologi. Bukankah seorang menteri seharusnya mengayomi masyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan," ujar Santoso.
Yasonna, ujar dia, seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian. Apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal.
Sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa Tanjung Priok".
"Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kezaliman, sekali pun itu harus berhadapan dengan penguasa. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor," kata Santoso.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan substansi pidato yang dia bacakan pada acara "Resolusi Pemasyarakatan 2020" Direktorat Pemasyarakatan (Dirjen PAS) di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/1), tentang kriminalitas yang membandingkan wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Menteng, Jakarta Pusat. "Mengingat kesalahpahaman serta akibat tidak mendengarkan pidato saya secara utuh di Lapas Narkotika Cipinang, pidato ini kemudian dipelintir oleh orang-orang tertentu yang pemahamannya tidak benar, dan jauh dari substansi yang dimaksudkan. Untuk itu, saya ingin meluruskannya," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.
Yasonna mengatakan dalam pidatonya dia menjelaskan bahwa kriminalitas adalah produk sosial yang disebabkan antara lain karena faktor kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan atau faktor ekonomi, dan disintegrasi sosial. Adapun faktor genetik tidak signifikan menentukan kejahatan. Kalau pun ada, kata dia, faktor determinannya sangat kecil.
"Maka, oleh karena kejahatan adalah produk masalah sosial, maka masyarakat harus turut menyelesaikan faktor-faktor kriminogen tersebut," ujar Yasonna.
Dilanjutkan Yasonna, karena faktor kemiskinan, maka daerah-daerah area kumuh lebih cenderung melahirkan lebih banyak kriminalitas dibandingkan dari daerah elite.
"Contoh daerah kumuh di Tanjung Priok dibanding daerah Menteng, lebih cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi. Itu bukan karena faktor genetik atau biologis," ujar dia.
Yasonna menyayangkan adanya pihak-pihak yang memelintir isi pidatonya dan menilai seolah-olah orang-orang di Tanjung Priok semua adalah penjahat. "Menyedihkan sekali mengambil kesimpulan seperti itu, melompat langsung ke kesimpulan tanpa mengetahui keseluruhan cerita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika