REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah yang berencana memindahkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di kementerian/lembaga pusat Jakarta ke ibu kota baru Tanah Air di Kalimantan. Sebab, sejak awal penempatan memang telah disyaratkan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Seorang PNS Kemenkes Septi mengaku siap mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.
"Prinsipnya sebagai ASN ketika awal bekerja ada pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau saya sih mau saja, suatu pengalaman luar biasa jika ASN yang di Jakarta mau dipindahkan ke Ibu kota baru," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (21/1).
Kendati demikian, perempuan yang menjadi abdi negara sejak 1992 lalu itu mengakui tidak semua PNS menyangka kalau ibu kota pindah dan meski bisa memboyong keluarga ASN pindah, ada ketakutan jika di ibukota baru tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Jakarta. Beruntung, ia menghitung anaknya yang bungsu pada 2024 nanti yang juga jadi rencana tahun pemindahan PNS ternyata juga telah selesai mengenyam pendidikan tinggi.
"Jadi Insya Allah aman. Alhamdulilah," katanya.
Terpisah, PNS Kemenkes lainnya Aji Muhawarman mengutarakan pendapat serupa.
"Saya sebagai ASN memang sudah seharusnya mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi kalau konteksnya pemindahan seluruh ASN di Jakarta ke ibukota negara baru itu wajib, saya ikut sepanjang memang sesuai kriterianya," ujarnya saat dihubungi Republika.
Sebab, ia mendapatkan informasi hanya pegawai yang memang prioritas akan dipindahkan. Di satu sisi kalau kebijakan itu bersifat opsi, ia memilih untuk tidak ikut pindah.
"Kenapa? Alasannya karena umumnya pertimbangan keluarga dan lingkungan," ujarnya.
Ia menghitung, anak-anaknya pada saat pemindahan ibu kota nanti jika sesuai rencana di 2024 ternyata masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) atau menjelang memasuki sekolah menengah atas (SMA). Ia mempertanyakan mencari tempat pendidikan ini apakah juga dijamin oleh pemerintah. Begitu juga persoalan lingkungan yang baru, tempat tinggal, dan sebagainya tentu perlu adaptasi yang tidak semudah yang dibayangkan.
"Jadi ini mestinya disiapkan nantinya tetapi sekarang saya belum bisa membayangkan akan seperti apa. Namanya juga baru, pasti tidak sama dengan kondisi sekarang," kata pria yang sudah menjadi PNS selama 17 tahun tersebut.
Sebab, ia mengkhawatirkan tak hanya sarana prasarana/infrastruktur, melainkan juga bicara sistem, sumber daya manusia (SDM), dan faktor pendukung lainnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kementerian dan lembaga, akan pindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Pindah semuanya langsung (tidak bertahap). Insya Allah kami harapkan seperti itu (pindah semua pada 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika