Ahad 19 Jan 2020 18:39 WIB

Pengamat: Proyek Terpadu Pesisir Jakarta Perlu Dilanjutkan

Pengamat menilai NCICD untuk menanggulangi banjir rob.

[Ilustrasi] Air laut bergerak naik melewati Tanggul Proyek Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coast saat terjadi pasang di Muara Baru, Jakarta.
Foto: ANtara/Muhammad Adimaja
[Ilustrasi] Air laut bergerak naik melewati Tanggul Proyek Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coast saat terjadi pasang di Muara Baru, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai Proyek Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) di pesisir Jakarta harus dilanjutkan. Menurut dia, pembangunan NCICD untuk menanggulangi banjir rob agar tidak menahan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

"Apakah kita membiarkan warga daerah pesisir itu terus-menerus mengalami penurunan kualitas hidup? Maka itu tanggul laut menjadi sebuah keharusan," ujar Yayat Supriatna yang juga dosen Teknik Planologi Universitas Trisakti ketika dihubungi di Jakarta, Ahad (19/1).

Baca Juga

Ia mengemukakan Proyek NCICD itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob. "Tanggul laut menjadi sebuah keharusan karena untuk mengerem air tanah susah untuk dilakukan, dampaknya penurunan tanah, karena air baku kita terbatas. Lalu untuk mencegah penambahan pemukiman di sepanjang pesisir pantai juga kita kesulitan karena penduduk juga terus bertambah," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan tanggul raksasa juga dapat mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian secara sosial. "Banyak rumah tinggal di kawasan pesisir, saat ini tidak ada ruang parkir air ketika air laut pasang karena ruang parkir air itu menjadi ruang rumah tinggal. Itu menyebabkan mereka yang tinggal di kawasan itu akan terus-menerus mengalami potensi bencana rob," paparnya.

Proyek NCICD itu terbagi dalam tiga fase, yakni fase A, fase B, dan fase C. Dari ketiga fase tersebut, fase A yang menjadi prioritas. "Tanggul A belum lama ini kan rubuh, harus segera dipahami apa penyebabnya. Kita tidak perlu sampai NCICD dulu, saat ini yang harus dilakukan adalah tanggul A lebih dulu, untuk mengatasi banjir rob. Banjir rob sangat situasional, sebulan bisa dua kali ketika bulan purnama atau bulan penuh," kata Yayat Supriatna.

Menurut dia, pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus bersinergi untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut fase A yang telah ditinggalkan pengerjaannya oleh pengembang akibat terhentinya proyek reklamasi. "Kalau tanggul A itu bisa membantu mencegah banjir rob maka langkah selanjutnya adalah menata lingkungan-lingkungan yang sudah terkena potensi banjir rob," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement