REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik di Siodarjo, Jawa Timur ataupun yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai prosedur berlaku. OTT sesuai prosedur meski tak melalui izin Dewan Pengawas (Dewas).
Mahfud menjelaskan bahwa proses penyadapan dilakukan bukan dalam waktu singkat. Artinya, perintah penyadapan berada di bawah kepemimpinan KPK sebelumnya (Jilid IV). Hanya saja tanggung jawab implementasi berada di bawah kepemimpinan KPK saat ini.
"Makanya yang mengumumkan yang baru kan? Yang membawa ke pengadilan sah. Kalau bicara sah, sah dong karena sebelum yang lama pergi sudah mengeluarkan perintah untuk penyadapan untuk kemudian di-OTT," ujar Mahfud di Kantor Presiden, Kamis (9/1).
Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris menyatakan dua OTT beruntun yang dilakukan KPK masih menggunakan prosedur dari Undang-Undang KPK yang lama.
"Terkait OTT KPK di Sidoarjo maupun komisioner KPU tidak ada permintaan izin penyadapan kepada Dewas. KPK masih menggunakan prosedur UU yang lama," kata Haris saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia pun menyatakan sangat memungkinkan jika proses penyelidikan dan penyadapan terhadap dua OTT tersebut sudah berlangsung sejak pimpinan KPK jilid IV. "Sangat mungkin penyelidikan dan penyadapan sudah berlangsung sejak kepimpinan KPK jilid IV (Pak Agus cs)," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
