REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman menilai, Partai Gerindra sedang berkonflik soal posisi wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Sohibul, hal itu terlihat dari ketidakkonsistenan partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut terkait posisi wagub pendamping Gubernur Anies Baswedan.
Semula Gerindra memberikan kursi wagub kepada PKS sebagai pasangan pengusung gubernur dan wakil gubernur pemenang pilkada di DKI Jakarta. Namun, justru Gerindra kini malah mengusulkan empat nama yang ingin dimajukan untuk mengisi kekosongan kursi wagub.
Menurut Sohibul, kondisi tersebut menunjukkan internal Gerindra sedang berkonflik untuk merebutkan posisi wagub DKI Jakarta. "Berarti di mereka ada persaingan, selesaikan dulu urusan mereka," ujar Sohibul di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Jumat (3/1).
PKS menegaskan, tidak akan legawa dengan langkah Gerindra yang ingin mengambil kembali kursi wagub setelah wagub sebelumnya Sandiaga Uno gagal di Pilpres 2019. Sohibul mengatakan, pihaknya tidak bisa didikte soal posisi wagub. "Kami tidak bisa didikte, kami mandiri, kami otonom," ujarnya.
Bahkan, Sohibul menuding Gerindra saat ini tidak memiliki fatsun politik jika mereka memaksakan kadernya untuk mengisi kursi wagub DKI Jakarta. "Kenapadia sudah menyerahkan empat nama, apa pun yang dipilih akan diterima. Koksekarang memaksakan satu, itu tidak punya fatsun poli tik," ujar Sohibul.
PKS mengingatkan kembali kepa da Gerindra yang pernah ber komitmen kursi orang nomor dua di DKI diserahkan kepada PKS setelah PKS bersedia mendukung pasang an calon presiden dan wakil presiden dari Gerindra Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres lalu. Sohibul berharap janji itu benar ditepati oleh partai berlambang kepala garuda itu.
"Ya, kami berharap kelegawaan itu 100 persen. Tapi kanada proses politik di DPRD dan Gerin dra ikut terlibat di situ dan itu tidak mulus," ujar Sohibul. Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabo wo Subianto pada Agustus 2018.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjanjikan wagub DKI terpilih tahun ini. Ia mengeklaim, DPRD DKI Jakarta masih mengunggu kesepakatan nama dari partai pengusung. Prasetyo menegaskan, antara partai pengusung masih terjadi tarik ulur. Hal itu dinilai membuat lambat DPRD bekerja menentukan wagub.
"Sekarang saya menunggu dari partai pengusungnya. Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu mana? Katanya berubah lagi mana suratnya Agung sama Syaikhu belum diproses saya nggak tahu sekarang," katanya. Prasetyo menegaskan, setelah ada nama yang disepakati dari PKS dan Gerindra, DPRD segera membentuk tim panelis untuk menilai calon wagub yang diusulkan.
Menurut dia, pembahasan calon wagub tidak memakan waktu lama jika sudah ada kesepakatan PKS dan Gerindra. "Saya sih tinggal menunggu tidak ada ke pentingan apa-apa masih ada dina mika antara PKS dan Gerindra," katanya.
Wakil DPRD DKI Jakarta Abdur raman Suhaemi mengatakan, PKS konsisten dengan dua nama yang diajukan partai pengusung yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Secara administrasi dua nama ini telah diserahkan ke DPRD untuk diproses panelis.
"Dua nama itu prosesnya sudah sesuai prosedural. Artinya, dua partai pengusung sudah menyerahkan ke gubernur dan gubenur menyerahkan ke DPRD yang harus menindaklanjuti itu sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Setelah DPRD membantuk tim panelis dan semuanya terverifikasi kemudian dua nama itu dipilih dan disahkan di paripurna. Dan, apa pun hasil dari paripurna itu kemudian harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk Kemen terian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi, DPRD menindaklanjuti itu. Jadi, ditindaklanjuti tidak bisa lalu kemudian dua orang itu ditolak belum diproses sudah ditolak," katanya. (nawir arsyad akbar/ali yusuf ed:agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika