REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai ada perbedaan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan bencana. Hal itu, dilontarkan Ridwan Kamil, menyikapi masih banyaknya pihak yang berdebat dan saling menyalahkan dalam penanganan bencana.
Menurutnya, perbedaan mendasar dalam penanganan bencana di Jakarta dan Jawa Barat adalah adanya kewenangan otonomi daerah. "Jadi bedanya DKI dengan Jawa Barat, kalau di DKI itu gubernur bisa langsung ke teknis, kalau di Jawa Barat teknis itu adanya di bupati dan wali kota. Jadi saya itu tidak bisa semata-mata langsung begitu saja tanpa permisi dulu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat ditemui usai rapat pimpinan di Kantor DP3AKB, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jumat (3/1).
Karena itu, menurut Emil, jika terjadi dinamika di daerah Jabar termasuk masalah bencana maka bupati atau wali kota yang mengatasi dahulu karena punya kewenangan. Kalau upaya tersebut dinilai belum maksimal, maka penanganan dilakukan berjenjang dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat atau Presiden.
"Jadi memang itu suka dibanding-banding ya, saya kira tidak perlu ya, kita berpikir bijak dan arif yang penting kita fokus," katanya.
Menurut Emil, dalam situasi ini kita tidak usah saling menyalahkan. "Saya kira kita fokus pada situasi tanggap darurat," kata Emil.
Emil mengatakan, pada Kamis (2/1) kemarin, ia sempat meninjau kondisi banjir di Bekasi dan Bogor. Sesuai kewenangan otonomi, dua kepala daerah tersebut menjadi garda terdepan dalam proses penanganan bencana.
"Secara pribadi kemarin saya ke Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, tapi karena wilayah yang harus didatangi luas dan jauh, jadi saya hanya setengah hari di Bekasi, setengah harinya saya ke Kabupaten Bogor. Di dua tempat itu saya ketemu kepala daerah yang memang sudah standby," paparnya.
Emil pun, tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi. Ia pun memanfaatkan aplikasi Sapa Warga kepada ketua RW untuk menginformasikan segala pesan dari BMKG hingga imbauan BNPB.
"Saya kira dukungan kita maksimal, kita juga berharap karena sudah lintas provinsi ya harus ada rapat koordinasi oleh pemerintah pusat terkait menaikkan sistem pertahanan ke level ekstrem yang tercatat di tahun 2020 ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
