Kamis 02 Jan 2020 16:49 WIB

BNPB Berencana Lakukan Modifikasi Cuaca Sore Ini

Modifikasi cuaca untuk mengurangi volume awan agar curah hujan lebih terkendali.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan paparan dalam Refleksi Bencana 2019 dan Proyeksi Bencana 2020 di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan paparan dalam Refleksi Bencana 2019 dan Proyeksi Bencana 2020 di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (30/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dibantu Markas Besar TNI akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk menangani banjir Jabodetabek. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi volume awan.

"Tadi sudah ada pembicaraan soal modifikasi cuaca. Hari ini sudah mulai dirancang. Kalau memungkinan sore ini akan dilaksanakan," katanya seusai rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/1).

Baca Juga

Ia mengatakan pengurangan volume awan agar curah hujan yang turun lebih terkendali dan tidak menyebabkan banjir. "Volume awan yang kemungkinan bisa menjadi hujan harus dikurangi dari sekarang agar tidak menumpuk di satu waktu," katanya.

Markas Besar TNI telah menyiapkan dua pesawat tipe CN295 dan Cassa sejak Kamis pagi yang diharapkan bisa segera digunakan untuk operasi teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca dilakukan untuk mempercepat penurunan hujan.

BPPT berencana menurunkan hujan di Selat Sunda atau Lampung. Bila angin bertiup ke arah timur, hujan akan diturunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur atau Jatigede.

BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten dengan mengundang sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan lain-lain.

Rapat koordinasi juga mengundang lembaga-lembaga relawan seperti Palang Merah Indonesia, Gerakan Pramuka, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lain-lain.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement