REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji merespons pernyataan kubu Wiranto yang mendesak agar Ketua Umum Oesman Sapta Odang (Oso) mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura terkait merosotnya suara Partai Hanura di Pemilu 2019 lalu. Menurut Ongen, pernyataan tersebut keliru.
"Pak Wiranto sangat keliru, kenapa partai ini tidak lolos PT (presidential treshold) karena ada dua versi (kepemimpinan) yang dibangun untuk melakukan menggantikan Pak OSO secara tidak legitimate sehingga partai ini jadi kacau," kata Ongen di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12).
Ongen menuding yang membuat Partai Hanura pincang adalah Wiranto. Salah satu peran yang dilakukan Wiranto adalah membentuk Partai Hanura versi kubu Ambhara.
"Ternyata di balik itu Pak Wiranto bagian dari skenario itu untuk menjatuhkan pak OSO. Bagaimana partai ini bisa berjalan dengan baik kalau kemudian ada upaya untuk menjatuhkan ketua umum. Ini terproses sampai dengan pemilu legislatif," jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa OSO tidak sanggup membawa Oartai Hanura lolos PT. Menurutnya adanya upaya penjegalan itulah yang membuat Partai Hanura kian terseok pada pemilu lalu.
"Saya saksinya, ada (peran Wiranto) karena sebagian ketua DPD dibawa ke sana (kubu Ambhara), sebagian ketua DPC di bawa ke sana, masih syukur saya bisa menggiring mereka untuk kembali sadar untuk membangun partai ini. Saya orang yang menggiring mereka untuk kembali untuk bersama-sama dengan Pak OSO," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) disebut telah melanggar Pakta Integritas, yang merupakan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) 2016. Dewan Penasihat Partai Hanura Chairuddin Ismail menyebut bahwa seharusnya OSO saat ini mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
"Seharusnya harga mati (Pakta Integritas), karena dia sendiri bukan kita yang nyuruh. Saya pribadi tadinya melihat tanda tangan itu sebagai suatu kesungguhan," ujar Chairuddin di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (18/12).
Dalam Pakta Integritas tersebut, berisi bahwa OSO harus menjamin soliditas dan kesinambungan Partai Hanura untuk menang pada Pemilu 2019. Selain itu, ia juga harus menjamin kursi partai di DPR bertambah.
Selanjutnya, dalam Pakta Integritas tersebut berisi pernyataan jika tak memenuhi dan mematuhinya, OSO akan secara ikhlas mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. "Tapi ya alhamdulillah dilanggar, (ingin bertemu untuk mengingatkan) ya dia tidak mau ketemu saya," ujar Chairuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika