REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku, sebenarnya ingin sekali mengundang Presiden Jokowi.
"Tapi terus terang saja Presiden dalam keadaan yang begitu sibuk, dan ini juga kan masih ada hari lain bisa mengundang bapak Presiden," kata OSO di Hotel Sultan, Rabu (18/12).
Kemudian OSO juga mengaku tak ingin mengikutsertakan Presiden ke dalam konflik internal Partai Hanura. Selain itu, di dalam AD ART juga tidak diharuskan mengundang Presiden ke dalam AD ART.
"Tapi kami sangat bangga kalau nanti setelah ini melaporkan kepada Presiden hasil daripada munas ini yang sangat demokratis ini, kita laporkan kepada bapak Presiden kepada bapak Wakil Presiden," ungkapnya.
OSO menegaskan, bahwa sejak awal Partai Hanura berkomitmen mendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan, ia menambahkan, sampai sekarang Partai Hanura tetap berkomitmen mendukung kebijakan yang telah dilakukan Presiden Jokowi.
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (kiri) didampingi Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Selain Jokowi, Wiranto juga tidak diundang dalam munas Partai Hanura. Ditanya soal ketidakhadiran Wiranto, (OSO hanya menjawab singkat soal itu.
"Ya bagaimana ya," jawab singkat OSO.
OSO beralasan, di Partai Hanura sudah tak ada lagi posisi Ketua Dewan Pembina. Sehingga, ia bukan lagi merupakan bagian dari Partai Hanura.
"Sekarang kita sudah tidak ada Dewan Pembina di struktur organisasi, kita sesuai dengan keputusam Kemenkumham. Jadi kita berdasarkan AD/ART," ujar OSO.
Wiranto merasa tak dihormati oleh kepengurusan partai yang saat ini dipimpin oleh OSO.
"Saya tidak dihormati sebagai pendiri partai, tidak dihormati sebagai orang yang berjuang membesarkan partai 10 tahun," ujar Wiranto di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (18/12).
Ia juga bahkan dituduh berkhianat oleh sejumlah internal partai, setelah menerima posisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Padahal, saat itu ia mengundurkan diri dan menyerahkan posisi ketua umum kepada OSO.
"Bahkan dimaki, dituduh pengkhianat dan sebagainya, dengan cara lain saya akan terus membangun partai ini," ujar Wiranto.
Selain itu, Munas III Partai Hanura yang digelar pada 17 hingga 19 Desember 2019, dinilai Wiranto sudah cacat. Pasalnya, banyak permasalahan di internal partai, sehingga membuat Hanura tak lolos ke perlemen pada Pemilu 2019.
"Saya melihat Munas ini roh yang sudah berbeda. Semngatnya sudah berbeda dan selalu ingin berkonflik dengan Ketua Dewan Pembina," ujar Wiranto.
Untuk itu, ia juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Wiranto mengaku ingin fokus pada posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Itu kesadaran politik saya, biarlah partai ini tenang, biarlah partai ini berjuang terus dan saya punya tugas yang lebih penting dari presiden," Wiranto.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto mengaku enggan mengomentari urusan partai lain. Respons Bambang ini terkait tidak diundangnya Jokowi ke Munas Partai Hanura.
"Itu rumah tangga Hanura, tentu tidak etis saya sebagai orang PDIP mengevaluasi rumah tangga Hanura," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Menurutnya, tak diundangnya Jokowi dalam Munas merupakan urusan dari Hanura. Meskipun, partai yang dipimpim oleh Oesman Sapta Odang itu mendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Tidak baik sesama partai, tidak boleh kita komentar, kecuali yang berhubungan dengan PDIP bisa kita bersikap. Tapi ini tidak ada pertentangan sama kita," ujar Bambang.
Terkait kabar yang menyebut Hanura kecewa tidak diakomodasi dalam kabinet, Bambang juga enggan berkomentar lebih. Namun menurutnya, jika ada permasalahan sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu.
"Di politik, kunci orang politik itu komunikasi, kalau komunikasi tidak lancar berarti ada sumbatan," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika