REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa garis besar haluan negara nantinya harus berdasar pada semangat berdiri di atas kaki sendiri alias berdikari.
PDIP mengatakan, GBHN dibuat harus dapat menyejahterakan rakyat. "Haluan negara adalah jalan kebudayaan, jalan kemakmuran yang berdiri kokoh di atas sumber daya nasional bangsa," kata Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12).
Dia mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Dia berpendapat jika sumber daya itu dikelola dari hulu ke hilir dengan menerapkan riset dan inovasi serta sistem produksi yang tepat maka akan memakmurkan masyarakat nusantara.
PDIP merupakan salah salah satu partai yang mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara terbatas. Partai berlogo banteng moncong putih itu mewacanakan amandemen untuk kembali menghadirkan Garis Besar Haluan Negera (GBHN). Hasto mengatakan, haluan negara diperlukan sebagai sebuah jalan kebudayaan untuk memastikan masa depan negara dalam 25 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun ke depan.
Dia menegaskan bahwa amandemen terbatas dilakukan tidak akan menyentuh aspek lain semisal perpanjangan masa jabatan presiden. PDIP bakal menggelar Rakernas I dengan membawa 'Semangat berdikari menjadi dasar penyusunan haluan negara'. Mantan sekretaris TKN ini juga memastikan kehadiran Presiden Joko Widodo, para menteri, struktur, legislatif dan eksekutif partai.
PDIP juga akan mengundang para sejarawan, arkeolog, ahli gizi, ahli obat-obatan tradisional dan para budayawan. Hasto mengatakan, Gelar kebudayaan juga akan ditampilkan guna menunjukkan kepribadian bangsa yang berakar kuat sejak ribuan tahun yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
