REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) dan menggantikannya dengan asesmen atau penilaian kompetensi terhadap sekolah dan tenaga pendidik. Kebijakan yang akan berlaku per 2021 ini, ujar Jokowi, juga akan memberlakukan survei karakter terhadap para murid.
"Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan mendikbud," ujar Jokowi seusai meresmikan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12).
Nantinya, menurut Jokowi, setiap sekolah harus mencapai passing grade tertentu sebagai standar kepatutan kualitas pendidikan. Penerapan passing grade ini akan menyaring sekolah mana saja yang harus diperbaiki kualitasnya, termasuk apabila perlu diberi bantuan fasilitas pendidikan.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim optimistis kebijakannya mengganti ujian nasional (UN) dengan asesmen (penilaian) kompetensi tidak akan menghasilkan 'siswa lembek'. Menurut dia, pergantian sistem UN dengan penilaian kompetensi justru akan memberi tantangan yang sesungguhnya bagi sekolah. Sekolah, ujarnya, dituntut menerapkan pola pembelajaran yang tidak semata berisi hafalan materi.
"Malah lebih men-challenge sebenarnya, tapi yang men-challenge itu bukan muridnya, yang men-challenge itu buat sekolahnya untuk segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, bukan penghafalan," kata Nadiem.
Ujian nasional sendiri, ujar Nadiem, tetap akan dijalankan pada 2020 nanti. Baru pada 2021, UN sepenuhnya diganti dengan penilaian kompetensi dan survei karakter. Penilaian kompetensi nantinya tidak akan berdasar mata pelajaran saja, tapi juga numerasi literasi dan survei karakter siswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika