Kamis 05 Dec 2019 20:56 WIB

Asosiasi Pilot Garuda Dukung Langkah Pemerintah

Asosiasi Pilot Garuda mendukung pemerintah menegakkan aturan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersma Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12). Konferensi pers itu sekaligus menerangkan soal pencopotan Ari Akhsara dari jabatannya sebagai dirut Garuda karena terindikasi penyelundupan motor Harley.
Foto: Thoudy Badai_Republika
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersma Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12). Konferensi pers itu sekaligus menerangkan soal pencopotan Ari Akhsara dari jabatannya sebagai dirut Garuda karena terindikasi penyelundupan motor Harley.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pilot Garuda (APG) mendukung langkah pemerintah dalam menegakan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap APG ini terkait dengan pencopotan Ari Askhara sebagai Dirut Garuda.

"APG akan terus mendukung seluruh langkah-langkah pemerintah dalam menegakkan aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan komitmen kita untuk selalu menjunjung tinggi aturan dan taat terhadap aturan," kata Presiden APG Capt.Bintang Hardiono dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (5/12) malam.

Baca Juga

Terkait dengan kejadian ini, APG pun memberikan imbauannya kepada para pilot anggotanya. "APG mengimbau kepada seluruh anggota untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja secara professional dengan tetap mengutamakan safety sebagai hal yang utama," kata Bintang.

Terungkapnya upaya penyelundupan motor Harley Davidson melalui pesawat Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia berujung pada pencopotan sang direktur utama, Ari Askhara. Menurut Menteri BUMN Erick segera merekomendasikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menentukan pengganti Ari.

"Kami akan memberhentikan dirut Garuda, dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPS-LB, tapi secepatnya langsung menunjuk Plt," ujar Erick.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement