REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan sampai menjadi beban bagi pelaku usaha perikanan nasional. KKP justru berharap bisa menjadi solusi.
"Kami tidak ingin KKP menjadi tempat yang menjadi beban, tetapi menjadi solusi bagi kita semua," kata Menteri Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Nasional KKP di Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Edhy Prabowo, pihaknya ingin membangun komunikasi terarah dan tidak lagi bersifat top down. KKP ingin menjalin komunikasi dari bawah ke atas.
Ia juga mengharapkan agar visi kelautan dan perikanan di Tanah Air dapat disatukan. Sehingga tidak ada lagi dinas di daerah yang memperoleh bantuan yang tidak jelas asal-usulnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga berharap berbagai pihak pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan dan masukan. Karena KKP dinilai tidak akan merasa dibebani.
"Kita ingin kerja besar, bukan hanya sebagai simbol," katanya.
Mengenai program strategis KKP untuk tahun 2020-2024, Menteri Edhy menyatakan bahwa banyak hal yang perlu dipertajam. Tetapi tetap mengacu kepada lima arahan dari Presiden Joko Widodo.
Lima arahan Kepala Negara tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.
Sebelumnya, Edhy Prabowo dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk menyederhanakan perizinan. Namun ia menekankan agar para pelaku usaha menjaga komitmennya untuk patuh terhadap aturan.
"Kalau ada potensi negara yang menghasilkan, kenapa izinnya dipersulit? Oke kita kasih kemudahan. Tapi kalau kemudian kemudahan ini dibikin dan Anda (pelaku usaha perikanan) melanggar, kami akan cari Anda. Kita jaga ini sama-sama. Semangat kita kan sama yaitu keberlanjutan," ucapnya.
Mengenai kendala perizinan yang dialami oleh para pelaku usaha terkait dengan peraturan daerah (Perda), Menteri Edhy menyampaikan akan segera mengoordinasikannya dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait. Ke depan diharapkan tidak ada lagi perizinan pemda yang menghambat atau berlawanan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan perikanan budi daya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika