REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Penggalangan Opini dan Media pendukung calon wakil ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) Cyrillus Kerong menegaskan kembali kesiapan timnya untuk melaksanakan musyawarah nasional (munas) jika munas yang dilakukan DPP Partai Golkar bentukan kubu Airlangga Hartarto tidak sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Kendati demikian, Bamsoet tetap akan menyerahkan formulir pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar Senin (2/12) besok.
"Pak Bamsoet sebagai calon tentu beliau akan mengambil formulir. Beliau akan mendaftarkan diri, ya boleh dong? Tapi dalam perjalanan apabila terjadi pelanggaran, ya Pak Bamsoet juga akan mikir dua kali mengikuti munas itu," ujar Cyrillus, Ahad (2/12).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pelanggaran yang dimaksud seperti adanya surat dukungan untuk Airlangga yang sengaja disebar ke DPD I dan II untuk memilih Airlangga, atau laporan pertanggungjawaban yang belum dikirm, namun persetujuannnya sudah diminta. "Jadi you belum buat laporan pertanggungjawaban, tapi you sudah minta orang untuk menyetujui, laporannya mana?," katanya.
Selain itu, kubu Bamsoet juga mengancam akan melawan jika nantinya dalam pelaksanaan munas ada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak demokrasi atau dugaan sabotase. Seperti misalnya, pembatasan hak bertanya, atau misalnya mic tiba-tiba dimatikan.
"Kami tidak mau, itu melanggar. Munas itu harus demokratis," tegasnya.
Ia juga membantah alasan Bamsoet baru akan mengirimkan surat formulir besok lantaran menunggu Airlangga yang rencananya juga akan menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar besok. Menurutnya soal waktu bukan jadi persoalan bagi Bamsoet.
"Enggak, kita nggak (tunggu Airlangga), besok atau nanti malem bisa kita masukin (formulir pendaftaran). Tapi yang kita maksud kan Pak Airlangga harus minta izin. Kalau nggak punya izin (dari presiden) ya nggak boleh dong, langgar undang-undang," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
