REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadinah, Hendri Satrio, menilai tidak akan ada dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar. Pernyataannya ini menyikapi wacana akan dilakukan munas tandingan oleh kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet).
“Hanya akan ada satu Golkar kok. Dukungan Presiden hanya untuk satu orang,” kata Hendri dalam pesan tertulis kepada Republika.co.id, Jumat (29/11).
Hendri menjelaskan, selama arah dukungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada kubu Airlangga Hartanto, selama itu juga akan banyak kader Golkar yang merapat kepada Airlangga.
Jadi, menurut Hendri, tidak heran bila kemudian Airlangga merasa berada di atas awan. Sedangkan, Bamsoet akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan perhatian para kadernya, termasuk tudingan adanya menteri Jokowi yang dianggap telah menekan kepala daerah agar memilih kubu Airlangga.
“Selama Jokowi belum mengubah dukungan pada Airlangga, ya Airlangga masih di atas angin, dan sampai hari ini kan belum ada perubahan dukungan dari Pak Jokowi. Dan Jokowi belum pernah meralat itu. Jadi, ya pasti akan banyak alasan dari kubu Bamsoet untuk mendapatkan dukungan itu,” katanya.
Namun, Hendri menilai Bamsoet keliru saat mengklaim bahwa publik menginginkan Jokowi tiga periode. Karena hal itu dinilainya malah makin menjauhkan dukungan Jokowi ke Bamsoet.
Seperti disebutkan sebelumnya, ada tiga menteri kabinet Jokowi yang diduga campur tangan dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. Loyalis Bamsoet, Syamsul Rizal, menyebut salah satu menteri yang terlibat adalah Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. “Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno," kata Syamsul saat ditemui wartawan di sela-sela rapat pleno Golkar, Rabu (27/11) malam.
Menurut dia, menteri tersebut menelepon beberapa kepala daerah kader Golkar dan meminta agar DPD-nya mendukung Airlangga. Cara-cara tersebut tidak hanya di satu provinsi, tetapi juga di provinsi lain.
Selain Pratikno, ada dua menteri lagi yang ikut menekan pengurus Partai Golkar di daerah untuk memilih Airlangga sebagai calon ketua umum Partai Golkar 2019-2024. Namun, ia enggan menyebut siapa menteri yang dimaksud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika