REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menanggapi rencana kubu calon ketua umum Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar musyawarah nasional (munas) sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Menurut Lodewijk, munas yang sudah diputuskan pada 3 -6 Desember 2019 di Jakarta sudah sesuai AD/ART Golkar.
"Ya, justru itu, tahapan tadi sesuai AD/ART. Kita kan melewati itu, nggak bakal kita ngarang dan tidak ditaati peserta munas," kata Lodewijk, Rabu (27/11).
Hal senada juga disampaikan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Markus Mekeng. Mekeng menyarankan agar tidak ada munas tandingan karena hal tersebut hanya akan menghabiskan energi dan tidak bermanfaat untuk partai keseluruhan. "Kalau mau berkontestasi, sebaiknya di forum munas itu," ujar dia.
Ia juga membantah ada ketidaksolidan di tubuh Partai Golkar. Menurut dia, dalam rapat pleno Rabu (27/11) semua ikut berbaur. "Itu tadi banyak (yang datang), jadi ini kubu-kubu ini siapa yang buat? Ini semua kita di dalam situ, dan semua kita bicara lepas saja, enggak ada yang dibatas-batasin," kata dia.
Sebelumnya, pendukung Bamsoet menilai munas pada 3-6 Desember telah melanggar AD/ART. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menuturkan, seharusnya tahapan penjaringan calon ketua umum sudah mulai dilakukan. Namun, hingga Senin (23/11), proses pemilihan belum juga dimulai. Padahal, jadwal munas sudah mepet.
Viktus mengingatkan agar Airlangga dan loyalisnya telah mendominasi susunan panitia munas agar menjalankan tahapan pemilihan pimpinan partai sesuai perintah Bab XIV Pasal 50. Viktus menekankan, apabila berbagai bentuk pelanggaran tetap dilakukan kubu Airlangga Hartarto, pengurus DPP Partai Golkar pendukung Bamsoet siap menggelar munas yang tidak menyalahi aturan.
"Kami pastikan bahwa pengurus DPP Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet siap melaksanakan munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar," ujarnya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Golkar akan mengalami musibah jika ada dualisme kepengurusan. “Kalau terjadi dualisme kepengurusan atau munas tandingan, ini adalah musibah bagi Golkar,” kata Pangi.
Menurut Pangi, kepengurusan Airlangga Hartarto harus betul-betul piawai dan mahir dalam mengelola perbedaan. Mereka harus mampu mengakomodasi kepentingan politik, membaca situasi politik, serta menyalurkan kehendak dan aspirasi di akar rumput. Dengan demikian, riak gelombang bisa dinetralisasi.
Sementara, Airlangga Hartato mengaku sudah menawarkan jabatan strategis kepada tiga dari lima loyalis Bamsoet. "Dua sudah ditawari jabatan dan tiga sudah ditawari jabatan. Tiga dari lima. Yang satu komisinya sudah dipenuhi, dua ditawarkan tidak bersedia. Yang satu lagi pikir-pikir, mungkin masih menimbang kesiapan," ujar Airlangga, kemarin.
Meski begitu, Airlangga enggan menyebut lima nama loyalis yang sempat ditawari jabatan strategis tersebut. Ia mengaku masih menyimpan catatan nama-nama yang tertuang dalam lobi dengan kubu Bamsoet. "Ada di Pak Menperin (Agus Gumiwang). Ada catatannya masih lengkap," kata dia. n febrianto adi saputro/mabruroh/sapto andika candra, ed: ilham tirta
Ikuti Whatsapp Channel Republika
