REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR. Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kontradiktif. Sebab, saat ini masih terdapat banyak pegawai honorer yang belum diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Jadi kita mau mendesak supaya masalah ini diselesaikan. Termasuk BKN mau menerima CPNS, ini agak kontradiktif, di satu sisi tenaga honorer banyak, tapi dibuka juga CPNS," ujar Doli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Melihat situasi ini, Komisi II berencana membentuk panitia kerja (Panja) yang akan mengawasi proses seleksi penerimaan CPNS. Karena, ia melihat adanya urgensi dalam prosesnya setiap tahun.
"Panja ASN ya yang fungsinya mengawasi jalannya penerimaan seleksi CPNS dan menyelesaikan masalah tenaga-tenaga eks honorer itu," ujar Doli.
Nantinya Panja ASN tak hanya bertugas dalam mengawasi proses seleksi penerimaan CPNS, tetapi juga mengawasi keaparaturan dan birokasi. Panja ini nantinya akan mendengar penjelasan dari KemenPAN-RB dan BKN perihal ASN dan birokrasi di dalamnya.
Rencanaya, Panja ASN akan dibentuk Komisi II usai masa reses. Agar proses seleksi penerimaan CPNS dapat diawasi dan dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan para honorer di lembaga atau instansi pemerintahan.
"Pertama fungsinya mengawasi menyeleksi CPNS ini, kemudian kita ingin menyelesaikan masalah honorer yang tidak selesai-selesai. Ini kan sangat kontradiktif, honorer banyak tapi satu sisi buka CPNS," ujar Doli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
