REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menyambangi kantor DPP PAN, di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pertemuan tersebut membahas seputar amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet.

Sementara itu, Bamsoet mengatakan, partai lain yang tidak berharap adanya amandemem yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini MPR membuka seluas-luasnya aspirasi publik terkait arah konstitusi bangsa Indonesia ke depan.

"Tentu kami di MPR tidak akan gegabah dan akan cermat betul dan akan sangat mendalami betul aspirasi yang berkembang," ujarnya.

Rencananya, MPR akan kembali menyerap aspirasi dengan menyambangi partai politik, Rabu (13/11) besok. Pukul 11.00 WIB pimpinan MPR akan berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem. Selanjutnya 

MPR akan mengunjugi organisasi seperti Muhammadiyah, PBNU, wali gereja, PGI dan lain-lain. "Ini kerja-kerja politik yang kami lakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, menjaring aspirasi yang berkembamg di tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi kita," tutur dia.

Sejumlah pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan hari ini di antaranya Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Arsul Sani, Lestari Moerdijat, dan Syarief Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika