REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, pihaknya belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Prabowo ataupun Gerindra terkait pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS). Pihaknya juga mengklaim belum ada rencana untuk bertemu pihak Prabowo.

“Dulu ada komunikasi, tetapi setelah berada di kabinet belum ada lagi,” ujar dia ketika ditemui Republika.co.id di Sekretariat DPP FPI, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa saat ini yang dirasa penting, adalah menuntut hak yang seharusnya diterima oleh HRS sebagai WNI. Menurut dia, pencekalan yang diterima oleh HRS dirasa sebagai dalih pengasingan untuk kepentingan politik dan keamanan.

Ketika ditanya terkait posisi politik FPI dan PA 212 pasca keberadaan Prabowo di Kabinet Indonesia maju, ia menampiknya. Pasalnya, menurut dia, FPI dan PA 212 tidak memiliki posisi politik, melainkan hanya ormas Islam yang menjalankan perintah agama. “Jadi kita tidak dalam kapasitas untuk menentukan posisi politik karena akan beda tafsir ke depannya,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua PA 212, Slamet Ma’arif. Menurut dia, PA 212 lahir dari gerakan moral dan bukan gerakan politik. Oleh sebab itu, pihaknya akan konsisten untuk menuntut keadilan melawan kezaliman. “Kemarin kami terlibat dalam ajang politik, karena ada hasil itjima ulama di mana kami harus patuh dan taat kepada ulama kami,” kata dia.

Dia menegaskan, setelah semua itu selesai pihaknya akan kembali ke gerakan moral dan melawan ketidakadilan. Dia menegaskan, saat ini kepentingan utamanya adalah memulangkan HRS dan melawan kezaliman di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika