REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gelora rencananya akan segera menyerahkan dokumen kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Januari 2020. Setelah itu, partai besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah itu tak menampik bahwa ingin ikut serta dalam Pilkada 2020
"Kami berharap Januari seluruh dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia ini sudah sah menjadi perserta Pemilu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah di Kemang, Jakarta Selaran, Ahad (10/11).
Fahri menyebut, setidaknya ada 20 kader Partai Gelora yang menyatakan keinginannya untuk maju pada Pilkada 2020. Namun ia enggan menyebutnya, sebab Partai Gelora tak ingin menggemborkan sesuatu sebelum benar-benar terdaftar sebagai partai politik.
"Ada banyak sekali pengurus yang ingin atau akan maju Pilkada 2020. Kerena itu yang terjadi maka kita akan memfasilitasi mereka untuk maju di 2020," ujar Fahri.
Dari kepengurusan sendiri, posisi Ketus Umum akan ditempati oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah akan menempati posisi Wakil Ketua Umum. Sedangkan Mahfudz Siddiq duduk sebagai Sekjen dan Ahmad Riyaldi sebagai bendahara.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga diketahui bergabung dengan Partai Gelora. Namun, ia belum mau mengungkapkan posisi apa yang akan ditempati pemeran Nagabonar itu.
"Dia kan orang seni, content creator, dia kan sutradara, tentu banyak tempatlah buat dia. Dia bilang dia mau kerja. Dia tidak mau sekadar simbolik, dia pengen kerja juga, ya udah itu nanti kita lihatlah," ujar Fahri.
Di samping itu, Fahri menjelaskan bahwa Partai Gelora menawarkan gagasan baru kepada masyarakat. Ia tak ingin partainya terjebak hanya pada stereotip Islam atau nasionalis.
"Klaim bahwa ada partai nasionalis dan Islam. Seolah nasionalis bukan Islam dan Islam bukan nasionalis. Kami keluar dari semua debat itu," ujar Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
