''Kita akan mendorong agar pemerintah daerah dilakukan verifikasi desa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak boleh ada desa fiktif,'' jelas Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi,  saat meninjau Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Kamis (07/11).

Dia menyebutkan, berdasarkan informasi yang dia terima saat ini, ada 15 desa yang diduga fiktif. 'Desa hantu' ini tersebar di beberapa provinsi, namun kebanyakan berada di luar Jawa. ''Kami berharap,  ke depan tidak ada desa fiktif,'' jelasnya.

Untuk mengantisipasi desa fiktif, dia mendorong agar sistem keuangan desa di semua daerah menerapkan teknologi informasi yang memadai. Dengan cara ini, maka sistem keuangan desa menjadi transparan, terukur dan terpantau.

''Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa ini, tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan pemantauan. Lebih dari itu,  masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan Dana Desa,'' jelasnya.

Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti yang mendampingi kunjungan Wakil Menteri, menyatakan kunjungan Wakil Menteri tentunya untuk melihat langsung kondisi desa-desa di Kabupaten Pekalongan khususnya Desa Mulyorejo. ''Melalui kunjungan Wakil Menteri, kami berharap kelak ada sinergitas mengenai upaya membangun kawasan pedesaan,'' katanya.

Wabup menyebutkan, bila pembangunan di pedesaan bisa dilakukan dengan tepat, maka akan ada keseimbangan antara desa dengan kota. ''Oleh karena itu,  kami berharap pembangunan desa bisa betul-betul sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan yang riil,'' katanya.