Rabu 06 Nov 2019 16:05 WIB

Jokowi Tegaskan akan Kejar Pembuat Desa Fiktif

Desa fiktif diduga dibuat untuk mendapatkan kucuran dana desa.

Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia.

Baca Juga

“Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep,” kata Presiden setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa perlu manajemen untuk mengelola yang tidak mudah. Menurut dia, perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa siluman yang dimaksud.

“Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa. Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun."Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement