REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah munculnya kejanggalan pada rancangan APBD DKI Jakarta 2020 yang disebut karena salah input anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan anggaran tersebut telah disesuaikan. Anggaran yang disebut salah input tersebut di antaranya yakni pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp 124 miliar.
"Anggaran itu telah disesuaikan. Disdik terus berupaya memastikan agar anggaran efektif dan efisien dengan terus menyisir anggaran, tapi perlu waktu karena libatkan 2.100 sekolah, ini nggak mudah dan nggak cepat tapi kami tetap akan lakukan dan wujudkan transparansi itu," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat di DPRD Jakarta, Kamis (31/10).
Syaefulloh mengatakan anggaran-anggaran yang viral tersebut merupakan anggaran komponen sementara sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan. Dia mencontohkan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang dikatakannya adalah anggaran Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) bagi satu siswa senilai Rp 150 ribu yang dikalikan jumlah murid untuk 12 bulan.
"Waktu itu ditulis demikian karena terbatas oleh waktu penyusunan yang hanya tiga hari sementara komponen yang dibutuhkan sekolah belum ada," ujar dia.
Syaefulloh mengatakan saat ini dana-dana janggal yang sementara tersebut telah tergantikan oleh kebutuhan riil dari sekolah-sekolah.
"Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp 22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan," ucapnya.
Saat ini, kata Syaefulloh, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp 8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp 5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp 9 triliun.
"Total yang diajukan Rp 23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun, pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran," katanya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
