REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap hari, ada saja laporan yang masuk ke Koalisi Pejalan Kaki. Jumlahnya bahkan mencapai 200 laporan per hari terkait protes masyarakat terhadap pelanggaran hak pejalan kaki di trotoar Jakarta.
"Hampir 100 hingga 200 pengaduan dari masyarakat setiap hari, baik saat prapembangunan trotoar, saat dibangun. dan setelah dibangun masih komplain pada kami," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di Jakarta, Selasa sore.
Pengaduan yang dominan berkaitan dengan perampasan hak pejalan kaki di trotoar dengan adanya pengadangan kendaraan bermotor, alih fungsi trotoar menjadi tempat usaha, hingga fisik infrastruktur yang tidak sesuai harapan. Alfred mengklaim, Koalisi Pejalan Kaki masih menjadi rujukan ketika masyarakat memiliki keluhan tentang kondisi infrastruktur pejalan kaki yang tidak ramah bagi penggunanya.
"Saat ini, ada delapan kanal pengaduan masyarakat di Pemprov DKI, tapi kenapa mengadu ke kami? Ini harus kami respons," ujarnya.
Pengaduan tersebut dijaring Koalisi Pejalan Kaki melalui aplikasi Koalisi Pejalan Kaki di Android dan media sosial Instagram @koalisipejalankaki. Kanal pengaduan tersebut dikelola oleh 10 administrator dari sejumlah kalangan, di antaranya mahasiswa.
"Kami sekarang masih butuh lebih banyak lagi admin untuk mengompilasi seluruh laporan masyarakat," katanya.
Sejumlah keluhan juga kerap menjadi obrolan kalangan warganet di kolom komentar media sosial hingga berujung pada solusi. Untuk meespons pengaduan, pihaknya menggunakan fasilitas direct messenger kepada otoritas terkait via media sosial.
"Kami merespons pengaduan dengan repost dan CC ke pihak yang berkepentingan. Sebab kami tidak ada kerja sama dengan pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
